JAKARTA, detikkota.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah menunda kegiatan seremonial yang dinilai berlebihan di tengah situasi sosial yang sensitif. Imbauan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Kondisi Terkini dan Rakor Pengendalian Inflasi secara daring, Selasa (2/9/2025).
Menurut Tito, kegiatan seremonial yang menampilkan musik pesta seringkali dipotong dan dijadikan konten negatif sehingga berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperkeruh suasana. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam menggelar acara.
Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya langkah proaktif kepala daerah dengan menggelar rapat bersama Forkopimda. “Kekompakan Forkopimda sangat penting, karena setiap unsur mulai dari kepala daerah, DPRD, TNI, Polri, kejaksaan hingga intelijen memiliki kekuatan masing-masing untuk merangkul masyarakat,” ujarnya.
Tito juga meminta Forkopimda di daerah segera menjalin komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun unsur lintas golongan melalui kegiatan bersama seperti doa lintas agama. Langkah ini dinilai sebagai upaya menyejukkan suasana sekaligus mencegah potensi konflik.
Ia menegaskan bahwa pemerintah menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai aturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi tanggung jawab dan tidak bersifat absolut.
“Aksi penyampaian pendapat secara damai wajib dilindungi negara. Tapi jika mengganggu ketertiban, melanggar hukum, atau mengancam persatuan bangsa, maka pemerintah berhak melakukan pembubaran dan penegakan hukum,” tegas Tito.
