Menteri ATR/BPN AHY Tekankan Kepastian Hukum Tanah Penting untuk Tarik Investasi Asing di IKN

Senin, 12 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri AHY saat di Kota Balikpapan.

Menteri AHY saat di Kota Balikpapan.

BALIKPAPAN, detikkota.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa kepastian hukum atas hak tanah merupakan faktor penting dalam meningkatkan minat investasi asing di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan AHY saat meninjau Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Balikpapan, Minggu (11/08/2024).

“Foreign Direct Investment sangat penting untuk mempercepat pembangunan, termasuk infrastruktur yang dibutuhkan. Kami harus memberikan dukungan penuh terhadap kepastian hukum atas tanah. Tentu, ini tidak selalu mudah, mengingat kondisi geografis dan masyarakat yang bermukim. Oleh karena itu, kami harus memastikan mana areal yang sudah clean and clear, agar bisa segera digunakan untuk investasi,” ujar Menteri AHY.

AHY juga menekankan bahwa dalam menarik investasi di IKN, pemerintah mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat, dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan dan eksistensi masyarakat setempat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita harus progresif dalam urusan pertanahan, tetapi tetap sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Jika ada masyarakat yang terdampak, kita harus bertindak secara humanis. Ini adalah pendekatan yang kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sembari menjaga kelestarian lingkungan hidup dan eksistensi masyarakat,” jelas AHY.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN juga menyinggung tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) terkait tanah Aset Dalam Penguasaan (ADP) seluas 2.086 hektare di IKN yang masih dalam proses. Kementerian ATR/BPN berperan dalam menyediakan data dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh masyarakat.

“Mekanisme PDSK ini sedang kita cari jalan tengahnya, sesuai harapan masyarakat, namun tetap dalam batasan yang bisa dipenuhi oleh negara dan pemerintah. Proses ini terus berjalan dan akan terus kita pantau,” tambahnya.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat; dan Kepala Kantah Kota Balikpapan, Herman Hidayat beserta seluruh jajaran.

Berita Terkait

Viral di Medsos, Kurang dari 24 Jam Polres Pamekasan Tangkap Pelaku Pencurian Disertai Kekerasan
Momen HUT KORPRI, Pemkab Pasuruan Hormati Jasa Pahlawan Lewat Ziarah dan Tabur Bunga
Wakil Bupati Lumajang Ajak Desa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Pisah Sambut Ketua PN Lumajang, Pranata Subhan Resmi Gantikan Redite Ika Septiana
Kuasa Hukum Pertanyakan Keterbukaan Polres Sumenep dalam Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Bank Jatim
Polres Sumenep Bekuk Pengedar Okerbaya, Amankan 8.926 Pil “Y” di Pajagalan
Pemkab Sumenep Salurkan Tunjangan Kehormatan bagi 1.225 Guru Ngaji
Bupati Sumenep Tekankan Pengelolaan Dana Desa Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Warga

Berita Terkait

Senin, 17 November 2025 - 16:37 WIB

Viral di Medsos, Kurang dari 24 Jam Polres Pamekasan Tangkap Pelaku Pencurian Disertai Kekerasan

Senin, 17 November 2025 - 10:58 WIB

Momen HUT KORPRI, Pemkab Pasuruan Hormati Jasa Pahlawan Lewat Ziarah dan Tabur Bunga

Senin, 17 November 2025 - 09:22 WIB

Wakil Bupati Lumajang Ajak Desa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Minggu, 16 November 2025 - 09:18 WIB

Pisah Sambut Ketua PN Lumajang, Pranata Subhan Resmi Gantikan Redite Ika Septiana

Sabtu, 15 November 2025 - 20:03 WIB

Kuasa Hukum Pertanyakan Keterbukaan Polres Sumenep dalam Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Bank Jatim

Berita Terbaru

Proyek pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Jl. Adirasa Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep

Daerah

Pelaksana Proyek Dapur Gizi Diduga Tahan Upah Pekerja

Senin, 17 Nov 2025 - 13:51 WIB