PC PMII Sumenep Soroti Kinerja Disdik Setempat, Hayat: DPKS Jangan Hanya Kolaboratif

SUMENEP, detikkota.com – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur kembali menjadi perbincangan publik, terutama di kalangan aktivis pergerakan mahasiswa.

Sekretaris Umum PC PMII Sumenep, Nur Hayat menyatakan, berdasarkan amatannya, kondisi Dinas Pendidikan setempat saat ini semakin kacau dan butuh keterlibatan tegas dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS).

Sayangnya, lanjut Nur Hayat, kerja DPKS kebanyakan kolaborasi dengan Disdik Sumenep. Padahal, lankah yang diambil itu tidak berpengaruh dan tidak diperhitungkan oleh pengelola bidang pendidikan itu.

Nur Hayat meminta DPKS turun langsung ke bawah untuk mengawasi kerja-kerja Dinas Pendidikan.

“Turun langsung ke sekolah-sekolah biar tahu langsung kondisi sebenarnya serta masalah yang terjadi. Jangan hanya kolaborasi,” pintanya, Senin (24/7/2023).

Jika menemukan masalah akibat keteledoran Disdik Sumenep, DPKS harus mengambil langkah tegas. “Jangan malah memaksakan untuk kolaborasi, yang pada akhirnya sepakat untuk keliru berjamaah,” imbuhnya.

Selain itu, Nur Hayat yang juga ‘tokoh demonstran’ itu meminta pengawasan serius dari Komisi IV DPRD Sumenep. Komisi yang membidangi pendidikan itu harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk pengawasan penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya.

“Jangan sampai ada cara-cara mutasi guru oleh Dinas Pendidika yang diduga manipulatif tidak diketahui DPRD Sumenep,” sesalnya.

Bahkan, Nur Hayat mengaku sempat konfirmasi pada anggota Komisi IV soal mutasi manipulatif. Namun, anggota legislatif yang membidangi pendidikan itu malah mengaku tidak tahu persoalan tersebut.

“Ini kan ironis, mereka tidak tahu masalah yang seharusnya menjadi salah satu fokus pengawasannya,” pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang Anggota DPKS, Badrul tidak bersedia memberikan tanggapan atas tudingan aktivis PC PMII Sumenep soal kinerja institusinya. “Langsung ke Ketua DPKS,” jawab Badrul singkat.

Hingga berita ini dipublikasikan, Ketua DPKS, Mulyadi Wasik belum bisa dihubungi untuk konfirmasi masalah tersebut.