BANGKALAN, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan melaksanakan pelantikan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang dilakukan dalam dua tahap. Sekitar tiga ribu pegawai menerima SK pada hari pertama, sedangkan sisanya dijadwalkan pada hari berikutnya dengan fokus pada tenaga di sektor pendidikan.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan bahwa sistem penghasilan PPPK Paruh Waktu tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pengelolaan penghasilan diserahkan kepada masing-masing Unit Pelaksana Daerah (UPD) dengan prinsip tidak boleh lebih rendah dari penghasilan yang diterima sebelumnya.
Menanggapi isu adanya pemotongan gaji sebesar empat persen, Bupati menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia menjelaskan bahwa dana yang dipersepsikan sebagai potongan gaji sebenarnya merupakan kontribusi pemerintah daerah untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pegawai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Itu bukan pemotongan gaji. Pemerintah daerah justru menanggung pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Kemungkinan karena kurangnya sosialisasi sehingga muncul kesalahpahaman,” ujar Lukman Hakim.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen Pemkab Bangkalan untuk menghapus seluruh tenaga non-ASN pada tahun 2026 sesuai dengan kebijakan nasional. Ke depan, lingkungan Pemkab Bangkalan hanya akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara, termasuk ASN lokal.
Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu ini dinilai sebagai langkah strategis Pemkab Bangkalan dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang lebih tertib, profesional, dan berkeadilan, sekaligus memberikan kepastian status bagi pegawai yang telah lama mengabdi.
Penulis : Edw
Editor : Red
