SUMENEP, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep,Jawa Timur resmi mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional tenaga guru.
Pengangkatan PPPK tersebut dilakukan karena sejumlah sekolah kekurangan tenaga guru, baik di wilayah kepulauan maupun daratan.
“Kami mengharapkan, PPPK guru mampu menambah daya dorong pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Wakil Bupati Sumenep, Hj. Dewi Khalifah, di sela-sela penyerahan Petikan Keputusan Bupati Sumenep tentang PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru 2022, di Aula STKIP PGRI Sumenep, Senin (29/5/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ratusan PPPK guru formasi 2022 itu juga dalam rangka meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), demi membangun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Jadi, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sangat penting sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah, dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat,” terangnya.
Wabup Dewi Khalifah meminta komitmen PPPK tenaga guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Keberadaannya, lanjut Wabup, berperan penting dalam memacu kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumenep.
Menurutnya, selain mentransfer ilmu pengetahuan, para guru juga diminta untuk mengembangkan karakter siswa, dengan menumbuhkembangkan nilai-nilai etika dan moralitas, keberagaman, kebhinekaan di lingkungan sekolah.
“Para guru di jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep hendaknya memberikan keteladanan dalam proses pendidikan di lingkungan sekolah, termasuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat memperburuk citra dunia pendidikan,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Abdul Madjid menuturkan, Jumlah PPPK Tenaga JF Guru dengan status P1 (Prioritas satu) sebanyak 189 orang dan setelah dilakukan validasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 188 orang.
Namun, kata Madjid, dari 188 orang setelah dilakukan verifikasi dokumen secara online yang dinyatakan lolos untuk mendapatkan penetapan NI PPPK oleh BKN hanya 184 orang, karena 4 orang menyatakan mengundurkan diri.
“Masa perjanjian kerja mereka adalah lima tahun sesuai dengan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Guru,” pungkasnya.
