Pemkot Malang Konsultasi ke KemenPANRB untuk Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja

Jumat, 1 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MALANG, detikkota.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan berkonsultasi langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Konsultasi yang dilaksanakan pada Kamis (31/7/2025) itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso. Pemkot Malang berkoordinasi aktif dengan KemenPANRB untuk memperoleh arahan teknis, memperkuat indikator kinerja, serta memperdalam pemahaman mengenai integrasi antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

“Akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi alat penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas pelayanan,” ujar Sekda Erik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemkot Malang berkomitmen untuk meningkatkan nilai SAKIP dengan menyempurnakan sistem pelaporan kinerja dan memastikan program serta kegiatan setiap perangkat daerah selaras dengan tujuan pembangunan yang berorientasi pada hasil.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah diarahkan untuk bekerja dengan pendekatan yang terukur, berdampak, dan sesuai dengan standar reformasi nasional.

“Kami ingin perubahan yang tidak hanya memperbaiki skor evaluasi, tapi juga menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara nyata,” kata Wahyu.

Dalam konsultasi tersebut, Pemkot Malang juga mempresentasikan inovasi berbasis digital berupa aplikasi SEROJA (Sistem Evaluasi Monitoring Kinerja). Aplikasi ini dirancang untuk mendukung pelaporan dan evaluasi kinerja secara menyeluruh, dari level kepala daerah hingga staf pelaksana.

“SEROJA akan menjadi fondasi transformasi manajemen kinerja yang lebih terukur, transparan, dan responsif,” tambah Wahyu.

Dengan konsultasi intensif ke KemenPANRB dan penerapan sistem digital seperti SEROJA, Pemkot Malang berharap tidak hanya mampu meningkatkan nilai evaluasi administratif, tetapi juga menciptakan dampak positif yang langsung dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih efektif dan berkualitas.

Berita Terkait

Pemkab Sumenep Kembali Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya
Sumenep Siap Terapkan Penundaan Layanan Adminduk bagi Mantan Suami yang Abaikan Nafkah
Kadis PUTR Sumenep Tekankan Pentingnya RTRW dalam Pembangunan Daerah
Indeks Reformasi Birokrasi Sumenep Naik, Pemkab Raih Predikat A-
Semangat Hardiknas dan Harkitnas 2026, Wabup Sumenep Tekankan SDM Unggul dan Kemandirian Desa
Presiden Prabowo Optimistis Koperasi Merah Putih Dorong Ekonomi Desa
Pemkab Sumenep Perketat Pengawasan Program BSPS 2026
Sekda Sumenep Minta KORPRI Adaptif dan Inovatif Hadapi Tantangan Birokrasi Digital

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:05 WIB

Pemkab Sumenep Kembali Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:30 WIB

Sumenep Siap Terapkan Penundaan Layanan Adminduk bagi Mantan Suami yang Abaikan Nafkah

Senin, 25 Mei 2026 - 11:45 WIB

Kadis PUTR Sumenep Tekankan Pentingnya RTRW dalam Pembangunan Daerah

Jumat, 22 Mei 2026 - 14:33 WIB

Indeks Reformasi Birokrasi Sumenep Naik, Pemkab Raih Predikat A-

Rabu, 20 Mei 2026 - 16:04 WIB

Semangat Hardiknas dan Harkitnas 2026, Wabup Sumenep Tekankan SDM Unggul dan Kemandirian Desa

Berita Terbaru

Foto bersama Pemkab Sumenep usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Selasa (26/05/2026).

Pemerintahan

Pemkab Sumenep Kembali Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:05 WIB