SUMENEP, detikkota.com – Pemerintah Kota Surabaya memberikan keringanan kepada masyarakat dengan menghapus sanksi administratif atau denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjelang Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733.
Program ini berlaku untuk tunggakan pajak mulai tahun 1994 hingga 2025, dengan periode pembayaran pada 1 hingga 30 April 2026.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Rachmad Basari, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus upaya meringankan beban warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini adalah bagian dari apresiasi dan kado pemerintah kota kepada masyarakat dalam rangka HJKS ke-733. Secara regulasi hal ini diperbolehkan, sehingga warga cukup membayar pokok pajaknya saja,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, cakupan tahun tunggakan yang panjang didasarkan pada data piutang sejak PBB masih dikelola Kementerian Keuangan sebelum dialihkan ke pemerintah daerah pada 2010.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat melakukan pembayaran tanpa denda dengan menunjukkan Nomor Objek Pajak (NOP) atau mengunduh SPPT melalui situs resmi Pemkot Surabaya.
“Pembayaran juga dapat dilakukan di Kantor Bapenda, Unit Pelaksana Teknis Badan, atau melalui layanan Pajak Mobil Keliling yang hadir di kantor-kantor kelurahan,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga menyediakan berbagai kanal pembayaran digital guna memudahkan masyarakat.
“Pembayaran online bisa dilakukan melalui Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI, serta marketplace dan gerai ritel seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, GoPay, OVO, Indomaret, Alfamart, dan Kantor Pos,” imbuhnya.
Basari menegaskan bahwa kebijakan ini bukan semata untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan untuk mendorong kepatuhan pajak masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Respons masyarakat sejauh ini sangat positif. Kami mengimbau seluruh warga Surabaya untuk memanfaatkan periode ini hingga 30 April. Mari kita bangun Surabaya bersama dengan tertib membayar pajak,” ujarnya.
Ia menambahkan, sosialisasi program penghapusan denda PBB-P2 terus dilakukan secara masif melalui berbagai kanal informasi agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial, videotron di pusat kota, hingga pengumuman saat Car Free Day, agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan program ini,” pungkasnya.
Penulis : Sur
Editor : M/Red
