MALUKU, detikkota.com – Peristiwa Penembakan 18 Warga Civil di Tamilouw Itu Bukan semata mata Masalah Bagi Warga Tamilouw, Maluku Tengah atau Maluku. Ini Sesungguhnya Masalah Bagi Indonesia di Mata Dunia Internasional. Sebab Presiden RI trus Mengkampanyekan ini pada Forum² Internasional (Diplomasi). Oleh karenanya, kita wajib menjunjung tinggi HUKUM dan HAM sebagai wujud KeAdaban Kita Sebagai warga Dunia.
Ini semua sangatlah Bertentangan dengan “Pancasila, UUD 1945. TAP MPR – UU No. 39/1999 dan Deklarasi Universal PBB tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), dan Tentu Merusak Citra POLRI dalam Spirit POLRI Presisi.
Hal ini juga Bertentangan dengan “Perkapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI, dan Perkapolr No. 1 Tahun 2009, Protap Kapolri 1/X/2010. Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tehadap Proses Penangkapan.
1. Tidak ditunjukan Surat Tugas.
2. Tidak di Tunjukan Surat Perintah Penangkapan.
3. Tidak adanya Tembusan Surat Perintah Penangkapan Kepada Pihak Keluarga paska Penangkapan.
4. Tidak diberikan Hak Hukum (Pendampingan Hukum) terhadap terduga.
Terhadap Penggunaan kekuatan – Korban Civil.
1. Tidak ada Penghadangan oleh Warga/Ibu² Terhadap Rencana Kedatangan (di duga Pembohongan Public). Faktanya ini Bersifat Responsif.
2. Tidak ada Peringatan Jelas, Berhenti, Angkat Tangan dan Meletakkan Senjata (Jedah Waktu Peringatan Utk dipatuhi, Hal inipun tidak sesuai sebab Korban penembakan Bukan Terduga).
3. Bukan Keadaan Mendesak
4. Bukan Merupakan Unsur Perlindungan terhadap Potensi Kehilangan Nyawa Manusia.
Bab II No. 14 Protap 1/X/2010 Pasal 45 diktum (d) menjelaskan bahwa “tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasakan Hukum”.
untuk diketahui
1. Terhadap Pengrusakan Tanaman, “Mengacu pada Kesepakatan Kedua Negeri /Tahun 2004 (dianggap Penyerobotan Lahan.
2. Pemda melalui Bupati Maluku Tengah telah menyatakan secara tegas (Bertanggung Jawab atas Kerugian) Pengrusakan Tanaman atas Konflik Tapal Batas.
3. Terhadap Kerugian Material dan Inmateril sejauh ini masyarakat tidak mendapat kejelasan hukum.
4. Pembiaran Polres Maluku Tengah terhadap Pemboikotan Aktivitas Warga Tamilouw atas penggunaan Jalan Raya (dari Tamilouw Menuju Kota Masohi) yang menghambat jalur ekonomi serta merugikan warga (Hampir Tiga Bulan) bukan kali pertama.
5. Masyarakat adalah korban konflik dan Civil tak Bersenjata (sehingga perlu pendekatan yang Humanis tanpa perlu penggunaan kekuatan).
6. Upaya Penyelesaian Konflik Yang Berlarut2 Oleh Pemda Malteng dan Seluruh Institusi Terkait Yang Merugikan Kedua Negeri Sepa-Tamilouw) dan terkesan dipelihara dengan Motif tertentu. Sebab hal yangksama juga terjadi pada negeri2 yang lain di Maluku Tengah.
Kami sepenuhnya mendukung Proses2 Penegakan Hukum oleh aprat penegak Hukum tanpa Melawan HUKUM demi tegaknya Hukum dan Keadilan.
Oleh karenanya, Kami minta Pak Kapolri Harus Tegas sesuai Perintah Presiden sebagaimana disampaikan dalam Pidato Presiden pada Hari HAM Internasional.
Salam Presisi
Hormat Kami
M.Tahir Wailissa
(Ketua Umum Badko HMI Maluku-Maluku Utara)
