JAKARTA, detikkota.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025.
Opini tersebut menjadi capaian WTP ke-13 yang diterima Polri. Raihan ini disebut menjadi bagian dari upaya Polri memperkuat tata kelola serta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025 berlangsung di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Kegiatan tersebut digelar bersamaan dengan Grand Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Semester II Tahun 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo hadir mewakili pimpinan Polri bersama sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Dari BPK RI hadir Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Dr Nyoman Adhi Suryadnyana beserta jajaran.
Dalam sambutan Kapolri yang disampaikan Wakapolri, pemeriksaan BPK RI disebut merupakan bagian penting dari pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara.
Pemeriksaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong perbaikan tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan penggunaan anggaran Polri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Polri juga menyatakan siap mendukung proses pemeriksaan BPK secara terbuka dan bertanggung jawab. Dukungan dilakukan melalui penyediaan data serta informasi yang dibutuhkan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Dr Nyoman Adhi Suryadnyana turut mengapresiasi Polri atas penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Menurutnya, ketepatan penyampaian tersebut turut mendukung kelancaran proses pemeriksaan laporan keuangan Polri Tahun Anggaran 2025.
Selain penyerahan LHP, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan kinerja terperinci dan pemeriksaan kepatuhan Semester II Tahun 2026 dari BPK RI kepada Polri.
Polri menyebut pengelolaan anggaran yang tertib, efisien, transparan dan akuntabel menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelayanan publik.
Perolehan WTP ke-13 tersebut menjadi bagian dari proses penguatan tata kelola keuangan Polri dan sekaligus menegaskan pentingnya pertanggungjawaban dalam setiap penggunaan anggaran negara.
Penulis : Red
Editor : Red
