Program Makan Gizi Gratis di Purwakarta Disorot, Warga Minta Evaluasi Menyeluruh

Minggu, 1 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PURWAKARTA, detikkota.com – Pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purwakarta dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam penyajian makanan yang dibagikan kepada siswa tingkat SD, SMP, SMA, PAUD, hingga sekolah swasta, Sabtu (1/3/2026).

Sejumlah laporan masyarakat menyebutkan kualitas makanan yang diterima siswa belum sesuai harapan, baik dari segi porsi, variasi menu, maupun standar kelayakan konsumsi. Selain itu, terdapat dugaan perbedaan perlakuan dalam pendistribusian makanan antar sekolah.

Salah satu sekolah dasar dilaporkan tidak menerima distribusi penuh saat masa libur, sementara sekolah lainnya tetap memperoleh pembagian makanan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait pemerataan dan transparansi pelaksanaan program.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ronald, warga Purwakarta, menilai program tersebut memiliki tujuan baik, namun pengawasannya harus diperketat.

“Program ini sangat baik tujuannya, tetapi pelaksanaannya harus diawasi ketat. Jangan sampai hanya menguntungkan segelintir pihak. Anak-anak jangan sampai jadi korban,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein telah melakukan evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana MBG di daerahnya. Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai kekurangan, mulai dari kualitas makanan hingga ketidaksesuaian nilai anggaran dengan hidangan yang diterima siswa.

Bahkan, sempat muncul laporan dugaan keracunan makanan di salah satu sekolah yang menjadi perhatian pemerintah daerah dan pihak sekolah untuk melakukan pengecekan kelayakan makanan sebelum dibagikan.

Program MBG merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia. Karena bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masyarakat mendorong agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Warga juga meminta pemerintah pusat melakukan inspeksi mendadak guna memastikan program berjalan sesuai standar dan tepat sasaran. Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap adanya perbaikan signifikan agar program tersebut benar-benar memberi manfaat bagi siswa dan tidak menimbulkan polemik baru.

Penulis : Yan

Editor : Yan

Berita Terkait

Krisis Air Bersih Empat Bulan, Warga Langsar Sumenep Dapat Bantuan
Cuaca Sumenep Berubah Cepat, BMKG Ingatkan Warga dan Nelayan Waspada
Kades Nuryadi “Abah Haji” Buktikan Pembangunan Lumbung Desa, Petani Kini Punya Tempat Penyimpanan Hasil Panen
Tiga Bulan Masuk DPO, Keberadaan Guru ASN di Sumenep Belum Terungkap
ATEP HERU TIADA, BELPUR BERDUKA
GPN Jatim dan DLH Sumenep Investigasi Dugaan Limbah Tambak Udang di Pesisir Ambunten
Wali Kota Eri Datangi Penyalur ART di Gunung Anyar, Pekerja Terjerat Denda Rp3,5 Juta Dipulangkan
Hari Tani Nasional 2026, Bupati Probolinggo Soroti Pupuk dan Harga Komoditas

Berita Terkait

Senin, 5 Oktober 2026 - 17:21 WIB

Krisis Air Bersih Empat Bulan, Warga Langsar Sumenep Dapat Bantuan

Senin, 5 Oktober 2026 - 10:24 WIB

Kades Nuryadi “Abah Haji” Buktikan Pembangunan Lumbung Desa, Petani Kini Punya Tempat Penyimpanan Hasil Panen

Minggu, 4 Oktober 2026 - 22:57 WIB

Tiga Bulan Masuk DPO, Keberadaan Guru ASN di Sumenep Belum Terungkap

Selasa, 29 September 2026 - 16:38 WIB

ATEP HERU TIADA, BELPUR BERDUKA

Selasa, 29 September 2026 - 16:35 WIB

GPN Jatim dan DLH Sumenep Investigasi Dugaan Limbah Tambak Udang di Pesisir Ambunten

Berita Terbaru