SUMENEP, detikkota.com – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep kembali mencuat. Kali ini, keluhan datang dari wali murid terkait kualitas makanan yang disajikan di SPPG Al Azhar Prenduan, Kecamatan Pragaan.
Program yang digagas pemerintah untuk menekan angka stunting dan gizi buruk tersebut dinilai tidak berjalan optimal di lapangan. Wali murid mengungkapkan, makanan yang diterima siswa kerap dalam kondisi tidak layak konsumsi dan tidak sesuai standar gizi.
“Pemerintah memberikan program MBG agar mengatasi masalah stunting dan gizi buruk, tapi nyatanya di lapangan yang sering terjadi di SPPG Al Azhar Prenduan itu menunya sering nasi basi, menu asal-asalan. Seperti yang terjadi hari ini,” ujar salah satu wali murid.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengungkapkan bahwa banyak siswa memilih tidak mengonsumsi makanan yang diberikan karena kualitas menu yang dinilai buruk.
“Banyak yang tidak dimakan MBG-nya, karena menu yang disajikan terlalu amburadul dan membuat siswa tidak selera makan,” lanjutnya.
Menurutnya, keluhan tersebut bukan terjadi sekali dua kali. Bahkan, sebagian wali santri disebut telah menyampaikan protes serupa.
“Bukan hanya sekali dua kali. Banyak wali santri yang mengeluh. Secara kalkulasi juga tidak sampai dalam aturan,” katanya.
Wali murid tersebut mengaku telah melaporkan persoalan ini kepada pengawas dapur di wilayah Kecamatan Pragaan. Namun hingga kini, belum ada kejelasan terkait tindak lanjut atas laporan tersebut.
Sejumlah temuan di lapangan juga menunjukkan makanan yang disajikan tidak dikonsumsi, bahkan lauk seperti ayam ikut terbuang. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas program serta potensi pemborosan anggaran.
Kondisi ini semakin memperkuat sorotan terhadap pengawasan program MBG, termasuk peran Satuan Tugas MBG di daerah. Publik menilai lemahnya kontrol berpotensi membuat program yang seharusnya menjadi solusi gizi justru kehilangan arah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPPG maupun Satgas MBG Sumenep terkait keluhan tersebut.
Masyarakat mendesak adanya evaluasi menyeluruh, peningkatan pengawasan, serta transparansi pengelolaan program. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan program, tetapi juga kesehatan dan masa depan anak-anak sebagai generasi penerus.
Penulis : M
Editor : Id
