MALANG, detikkota.com – Sebanyak 26 pelanggar peraturan daerah (perda) menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Kantor Satpol PP Kota Malang, Gedung Grha Pvrna Praja, Rabu (30/7/2025). Sidang ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran perda di wilayah Kota Malang.
Kepala Satpol PP Kota Malang, Denny, menyampaikan bahwa salah satu kasus yang menonjol dalam sidang tersebut adalah pelanggaran oleh sebuah toko di kawasan Soekarno Hatta. Toko tersebut terbukti menjual minuman beralkohol tanpa izin resmi berupa Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB). Pemilik toko pun dijatuhi sanksi denda oleh hakim.
“Pelanggaran ini tergolong serius karena menyangkut distribusi minuman beralkohol tanpa izin. Berdasarkan berita acara dan keterangan saksi, tindakan tersebut sudah cukup menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi,” jelas Denny.
Ia menambahkan bahwa jika pemilik toko ingin tetap beroperasi, maka wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai dengan Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020. Selain itu, pelaku usaha dilarang menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah usia 21 tahun dan ibu hamil. Tempat usaha juga diwajibkan memasang stiker peringatan mengenai larangan tersebut.
Terkait prosedur sidang tipiring, Denny menjelaskan bahwa sistem ini tidak menyediakan jalur banding karena tergolong tindak pidana ringan. Cukup dengan satu alat bukti sah dan keterangan saksi untuk menjatuhkan vonis, sementara penyitaan barang bukti tidak diwajibkan.
Proses pembayaran denda dilakukan langsung di lokasi persidangan dengan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Malang. Satpol PP menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat yudikatif dan penegak hukum.
Dari total 26 kasus yang disidangkan, 16 di antaranya merupakan pelanggaran oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), sebagian di antaranya merupakan pelanggaran berulang. “Kami sudah sampaikan catatan kepada hakim agar pelanggar berulang diberikan sanksi yang menimbulkan efek jera,” ujarnya.
Sidang tipiring ini terselenggara berkat kerja sama antara Satpol PP Kota Malang, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, serta sejumlah perangkat daerah pengampu perda seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP).
“Setiap pelanggaran yang berkaitan dengan kewenangan OPD lain selalu kami koordinasikan, baik itu soal perizinan, distribusi minuman beralkohol, hingga persoalan sampah dan kebersihan,” tutup Denny.
