Soal Pembentukan MKMK, Mahfud: Jangan Terlalu Optimis, Majelis Kadang Bisa Dibeli

Selasa, 24 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bakal calon wakil presiden, Mahfud MD.

Bakal calon wakil presiden, Mahfud MD.

JAKARTA, detikkota.com – Bakal calon wakil presiden, Mahfud MD mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu optimis dengan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait putusan batas usia minimal capres-cawapres. Sebab, majelis kadang bisa dibeli dan direkayasa.

“Jangan terlalu optimis juga karena kadang kala siapa yang akan menjadi majelis itu terkadang bisa dibeli dan bisa direkayasa juga. Kamu yang jadi, kamu yang jadi, kamu yang jadi. Keputusan ini bisa saja terjadi jika situasi pengembangan dan pemenuhan hukum masih seperti sekarang,” kata Mahfud, di Jakarta Selatan dilansir CNN Indonesia, Selasa (24/10/2023).

Mahfud mengatakan kondisi itu menjadi sebuah pelajaran agar polemik terkait putusan MK tidak kembali terjadi di masa yang akan datang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, hakim konstitusi yang memiliki hubungan dengan suatu perkara tidak diperkenankan untuk memutus perkara tersebut.

“Karena dalam pengadilan itu ada asas-asas, misalnya yang paling terkenal itu kalau satu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik, itu hakim tidak boleh mengadili,” tegas Mahfud.

Kendati demikian, lanjutnya, putusan MK terkait batas usia minimal capres-cawapres tetap harus dilaksanakan dan diterima.

“Kalau kita berdebat lagi soal itu, nanti malah ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa ini,” ucapnya.

Sebelumnya, MK telah mengumumkan pembentukan MKMK imbas banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.

Ada 3 orang anggota MKMK yang telah diumumkan, yakni Jimly Asshiddiqie, Bintan Saragih dan Wahiduddin Adams.

Keanggotaan itu merupakan perwakilan dari 3 unsur. Jimly mewakili unsur tokoh masyarakat, Bintan mewakili akademisi, sedangkan Wahiduddin mewakili hakim konstitusi yang masih aktif.

Berita Terkait

Bupati Banyuwangi dan Situbondo Saling Apresiasi, Bahas Penguatan Pelayanan Publik
TP PKK Sumenep Luncurkan Enam Inovasi, Sasar Penurunan Stunting hingga Penguatan Ekonomi Keluarga
Kesbangpol Purwakarta Sosialisasikan Sistem Pendataan Digital SIPMAS, MIOI Beri Apresiasi Tinggi
HKN ke-62 di Bangkalan, Sekda Tekankan Transformasi Kesehatan Berorientasi pada Kualitas Hidup
Bupati Sumenep Dorong Inovasi Daerah Hadirkan Solusi Nyata bagi Masyarakat
Bupati Sumenep Luncurkan ASN SEHATI, Pantau Kondisi Kesehatan Pegawai Secara Terintegrasi
153 ASN Sumenep Terima Satyalancana Karya Satya, Bupati Tekankan Integritas dan Profesionalitas
Jumat Ngosrek, Dinas Perkim Purwakarta Tancap Gas Babat Rumput Liar, Endang Turun Langsung ke Lapangan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 12:59 WIB

Bupati Banyuwangi dan Situbondo Saling Apresiasi, Bahas Penguatan Pelayanan Publik

Rabu, 18 November 2026 - 12:57 WIB

TP PKK Sumenep Luncurkan Enam Inovasi, Sasar Penurunan Stunting hingga Penguatan Ekonomi Keluarga

Selasa, 17 November 2026 - 21:06 WIB

Kesbangpol Purwakarta Sosialisasikan Sistem Pendataan Digital SIPMAS, MIOI Beri Apresiasi Tinggi

Selasa, 17 November 2026 - 13:19 WIB

HKN ke-62 di Bangkalan, Sekda Tekankan Transformasi Kesehatan Berorientasi pada Kualitas Hidup

Rabu, 11 November 2026 - 14:10 WIB

Bupati Sumenep Dorong Inovasi Daerah Hadirkan Solusi Nyata bagi Masyarakat

Berita Terbaru