SURABAYA, detikkota.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan resmi menjalin kerja sama strategis yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Ruang Sidang Balai Kota Surabaya, Rabu (9/7/2025).
MoU ini mencakup penguatan inovasi layanan publik, pengembangan teknologi, perdagangan, serta pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, disaksikan sejumlah pejabat dari kedua daerah.
Wali Kota Eri menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya sinergi antardaerah untuk mendukung pembangunan bersama. Ia menyoroti potensi besar Halmahera Selatan di sektor maritim, yang menurutnya bisa menopang kebutuhan logistik di Surabaya, termasuk distribusi hasil laut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Potensi laut Halmahera Selatan sangat luar biasa. Kita bisa sinergikan pengiriman logistik dan pemanfaatan SDA untuk saling melengkapi,” kata Eri.
Eri juga mengungkapkan rencana pengembangan gudang penyimpanan (storage) di kedua wilayah untuk mendukung rantai pasok komoditas. Selain itu, kerja sama juga akan melibatkan Koperasi Merah Putih dari masing-masing daerah sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
“Kerja sama ini tidak berhenti di layanan publik, tapi juga menyentuh sektor ekonomi. Kita ingin wujudkan kolaborasi nyata antarwilayah,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh kesepakatan dalam MoU akan direalisasikan secara konkret, bukan sekadar menjadi dokumen formal. Surabaya dan Halmahera Selatan akan saling mendukung melalui keunggulan masing-masing.
Senada dengan itu, Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, menyambut baik kerja sama ini dan menyebutnya sebagai momentum penting bagi kedua daerah.
“Kami sangat bahagia dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Surabaya dan menandatangani MoU ini. Ini menjadi langkah awal pengembangan bersama di berbagai sektor,” ujar Bassam.
Bassam berharap kolaborasi tersebut dapat mempercepat reformasi birokrasi, optimalisasi SDA, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua wilayah. Ia juga menekankan pentingnya realisasi kerja sama hingga sektor ekonomi yang lebih luas.
Sebagai informasi, ruang lingkup awal kerja sama meliputi penyelenggaraan riset, transfer pengetahuan atas inovasi daerah, pelatihan bersama, serta penyediaan narasumber untuk berbagi praktik terbaik. Keduanya juga menjajaki kolaborasi lanjutan di bidang kelautan, perdagangan, dan pengelolaan SDA.