Wabup Sumenep Tekankan Program Kerja ASN Harus Terukur dan Berdampak bagi Masyarakat

Senin, 5 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim saat memimpin Apel Gabungan ASN di Kantor Bupati Sumenep, Senin (05/01/2026).

Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim saat memimpin Apel Gabungan ASN di Kantor Bupati Sumenep, Senin (05/01/2026).

SUMENEP, detikkota.com – Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim meminta pimpinan perangkat daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menyusun serta melaksanakan program kerja yang terukur dan tepat sasaran. Hal tersebut dinilai penting agar setiap program pembangunan benar-benar berorientasi pada hasil dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Wabup KH. Imam Hasyim saat Apel Gabungan ASN di Kantor Bupati Sumenep, Senin (05/01/2026). Menurutnya, perencanaan dan pelaksanaan program kerja merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Ia menekankan, perangkat daerah tidak boleh hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi harus memastikan bahwa program yang dijalankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Setiap program kerja harus memiliki indikator yang jelas, target terukur, dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga memaparkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Pada sisi pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi tercatat melampaui target hingga 109,18 persen. Dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2024, pendapatan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 15,9 persen atau sekitar Rp48,4 miliar.

Sementara pada sisi belanja, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 terserap sebesar 88,30 persen atau sekitar Rp2,38 triliun.

Wabup menegaskan, perangkat daerah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kerja untuk mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

“Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan demi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : Red

Editor : Red

Berita Terkait

Ribuan PPPK Paruh Waktu di Lumajang Tidak Terima THR 2026, Pemkab Beri Penjelasan
Wali Kota Probolinggo Sambut Kunjungan Danrem 083/BDJ di Makodim 0820
Pemkot Probolinggo Buka Ramadan Fest dan Pasar Murah 2026 di GOR Ahmad Yani
Jalan Cilulumpang–Parang Gombong Bergeser, DPUTR Purwakarta Tunggu Komitmen PJT II
Pemkab Bangkalan Gandeng Balai Besar Perbenihan Surabaya, Kembangkan Tebu dan Kelapa untuk Swasembada Gula
Pemkab Lumajang Buka Program Mudik Gratis 2026, Prioritaskan Keselamatan Pemudik
Dedi Juhari Sampaikan Perkembangan Tiga Raperda Inisiatif DPRD Purwakarta
Pemkab Sumenep Kurangi Jam Kerja ASN Selama Ramadan 1447 H

Berita Terkait

Senin, 23 Februari 2026 - 10:42 WIB

Ribuan PPPK Paruh Waktu di Lumajang Tidak Terima THR 2026, Pemkab Beri Penjelasan

Minggu, 22 Februari 2026 - 16:57 WIB

Wali Kota Probolinggo Sambut Kunjungan Danrem 083/BDJ di Makodim 0820

Sabtu, 21 Februari 2026 - 21:19 WIB

Pemkot Probolinggo Buka Ramadan Fest dan Pasar Murah 2026 di GOR Ahmad Yani

Sabtu, 21 Februari 2026 - 17:47 WIB

Jalan Cilulumpang–Parang Gombong Bergeser, DPUTR Purwakarta Tunggu Komitmen PJT II

Sabtu, 21 Februari 2026 - 07:39 WIB

Pemkab Bangkalan Gandeng Balai Besar Perbenihan Surabaya, Kembangkan Tebu dan Kelapa untuk Swasembada Gula

Berita Terbaru