SURABAYA, detikkota.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengambil langkah tegas terkait maraknya peredaran beras oplosan yang meresahkan masyarakat. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak memastikan pihaknya bersama Satgas Pangan telah memulai pengawasan intensif di pasar-pasar untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
“Pengawasan dan investigasi sudah dimulai. Ini menjadi perhatian serius tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga pusat,” kata Emil, Minggu (20/7/2025).
Emil menjelaskan bahwa praktik pengoplosan beras merugikan dua kelompok masyarakat sekaligus. Konsumen kelas menengah sulit mengakses beras medium karena stoknya didorong untuk dijual sebagai beras premium. Sementara konsumen kelas atas dirugikan karena membayar mahal namun mendapat produk di bawah standar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau beras medium dijual sebagai premium, masyarakat kecil tidak bisa mendapatkan beras murah. Konsumen premium pun dirugikan karena kualitasnya tidak sesuai,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah menjalin koordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan operasi pengawasan di pasar tradisional maupun modern. Tujuannya adalah memastikan beras yang beredar sesuai kualitas dan label yang tercantum.
“Supervisi di lapangan sudah dimulai. Kami ingin memastikan beras yang sampai ke masyarakat benar-benar sesuai kualitasnya,” tambah Emil.
Ia juga mengingatkan bahwa beras merupakan kebutuhan pokok yang sangat menentukan stabilitas ekonomi masyarakat Jawa Timur. Jika pasokan terganggu atau masyarakat merasa tertipu, dampaknya bisa merambat ke sektor lain.
Emil menegaskan bahwa pemerintah telah menggelontorkan berbagai subsidi di sektor pertanian seperti benih dan pupuk untuk mendukung petani. Namun, jika hasil pertanian justru dikotori oleh praktik curang di hilir, maka hal itu harus segera dihentikan.
“Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan. Mereka harus dilindungi. Jangan sampai hasil kerja keras mereka disabotase oleh oknum yang ingin untung sendiri,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya langkah hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran dan menyerukan kerja sama semua pihak untuk menjaga stabilitas pangan di Jawa Timur.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai masyarakat bingung, dan petani menjadi korban,” pungkasnya.
