BANYUWANGI, detikkota.com – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk pemerintah pusat sebagai daerah percontohan (pilot project) digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Uji coba pendaftaran dimulai Kamis (18/9/2025) di dua lokasi, yakni Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.
Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) dengan syarat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, pendaftaran juga bisa dilakukan melalui agen perlinsos yang telah dilatih, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan operator desa/kelurahan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan para agen telah dibekali pelatihan oleh tim pusat agar dapat membantu warga yang mengalami kendala mendaftar secara mandiri. Pemkab juga melibatkan kader dasa wisma untuk memperluas jangkauan pendataan. “Harapannya, masyarakat yang berhak namun belum terdata bisa ikut terakomodasi,” kata Ipuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ipuk, uji coba ini penting dilakukan sebelum penerapan skala nasional untuk memetakan hambatan dan solusi. “Kami siap mendukung penuh agar program ini berjalan optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Rahmat Danu Andika dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menegaskan, selama tahap uji coba hanya warga Banyuwangi yang dapat mendaftar. Pendaftaran secara penuh baru akan dibuka pada Oktober 2025.
Andika menjelaskan setiap pendaftar wajib mengizinkan akses data untuk verifikasi. Hasil verifikasi akan menentukan kelayakan penerima bansos, dengan opsi sanggahan bagi warga yang tidak puas. “Digitalisasi ini diharapkan meminimalisir bantuan yang tidak tepat sasaran,” katanya.
Hasil uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi rencananya digunakan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada tahun mendatang.
Penulis : Bi
Editor : Red
