KPID Jatim Minta Trans7 Klarifikasi Tayangan Bermuatan SARA dan Disinformasi soal Pesantren

Selasa, 14 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tayangan ini yang menuai protes dari masyarakat dan kalangan pesantren karena dianggap memperkuat stereotip negatif terhadap santri, kiai, dan lembaga pendidikan Islam.

Tayangan ini yang menuai protes dari masyarakat dan kalangan pesantren karena dianggap memperkuat stereotip negatif terhadap santri, kiai, dan lembaga pendidikan Islam.

SURABAYA, detikkota.com — Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur menyoroti salah satu program siaran Trans7 yang dinilai mengandung unsur SARA serta memuat informasi menyesatkan tentang kehidupan di pondok pesantren. Tayangan tersebut menuai protes dari masyarakat dan kalangan pesantren karena dianggap memperkuat stereotip negatif terhadap santri, kiai, dan lembaga pendidikan Islam.

Ketua KPID Jawa Timur, Royin Fauziana, menyampaikan bahwa lembaganya menerima banyak laporan dari masyarakat dan tokoh pesantren di berbagai daerah. Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), terutama dalam hal penghormatan terhadap nilai agama dan keberagaman.

“Televisi memiliki tanggung jawab besar menjaga kohesi sosial. Penyiaran seharusnya memperkuat toleransi, bukan menebar stigma terhadap kelompok tertentu,” ujar Royin, Selasa (14/10/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jatim, Aan Haryono, menambahkan bahwa tayangan tersebut juga berpotensi menimbulkan sentimen sosial karena adanya manipulasi narasi dan penyuntingan gambar yang menciptakan kesan negatif terhadap pesantren.

“Konten seperti ini bisa menyesatkan publik. Kami menilai ada unsur fabrikasi yang tidak sesuai dengan prinsip keberimbangan jurnalistik,” jelasnya.

Aan menegaskan, lembaga penyiaran wajib berhati-hati dalam menampilkan isu keagamaan dan kehidupan sosial berbasis komunitas. Kritik terhadap fenomena keagamaan diperbolehkan, namun harus dilakukan secara etis, berimbang, dan berbasis data.

KPID Jatim juga mengingatkan seluruh stasiun televisi agar memperkuat sistem verifikasi konten dan melibatkan narasumber kompeten guna mencegah kesalahan representasi terhadap lembaga pendidikan dan kelompok sosial.

“Kami terus mendorong siaran yang mencerdaskan dan menjaga kerukunan masyarakat. Tayangan yang memuat ujaran kebencian, stereotip, atau manipulasi informasi akan kami tindak sesuai ketentuan,” tegas Aan.

KPID Jawa Timur berencana melaporkan hasil aduan masyarakat tersebut kepada KPI Pusat serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat literasi penyiaran, khususnya pada program bertema keagamaan dan sosial budaya.

Penulis : Rilis

Editor : Red

Berita Terkait

Polres Tanjung Perak Gagalkan Peredaran Sabu 95,44 Gram, Pemasok Diburu
Program Gentengisasi Merah Putih Direalisasikan, 500 Ribu Genteng dari Plered Dikirim Menggunakan 125 Truk
Nakhoda KM Virgo Transport 8 Jadi Tersangka, Ditpolair Korpolairud Lakukan Penahanan
Satpol PP Surabaya Segel Toko Mihol di Wonokromo, 10 Botol Diamankan
Triwulan III 2026, Polda Jatim Ungkap 1.870 Kasus Narkoba
Tol Prosiwangi Gending–Paiton Dibuka Gratis Mulai 30 September, Berlaku 14 Hari
Buruh KASBI Demo di DPRD Jatim, Desak UU Perlindungan Ketenagakerjaan Segera Disahkan
Polda Jatim Rotasi Sejumlah Pejabat, Kabid TIK hingga Kapolres Berganti

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:00 WIB

Polres Tanjung Perak Gagalkan Peredaran Sabu 95,44 Gram, Pemasok Diburu

Jumat, 2 Oktober 2026 - 15:25 WIB

Program Gentengisasi Merah Putih Direalisasikan, 500 Ribu Genteng dari Plered Dikirim Menggunakan 125 Truk

Kamis, 1 Oktober 2026 - 08:52 WIB

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Jadi Tersangka, Ditpolair Korpolairud Lakukan Penahanan

Kamis, 1 Oktober 2026 - 08:37 WIB

Satpol PP Surabaya Segel Toko Mihol di Wonokromo, 10 Botol Diamankan

Rabu, 30 September 2026 - 12:51 WIB

Triwulan III 2026, Polda Jatim Ungkap 1.870 Kasus Narkoba

Berita Terbaru