SUMENEP, detikkota.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.
PMII UNIBA Madura menilai skema tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang berpotensi menghilangkan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah secara langsung.
Ketua Komisariat PMII UNIBA Madura, Tijanuz Zaman, menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang reformasi yang tidak boleh ditarik kembali hanya dengan alasan efisiensi anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pilkada langsung adalah hasil perjuangan reformasi. Ini tidak boleh ditarik mundur hanya karena alasan efisiensi anggaran,” kata Zaman, Kamis (8/1/2025).
Menurutnya, tingginya biaya Pilkada bukan disebabkan oleh mekanisme pemilihan langsung, melainkan karena sistem politik yang belum dibenahi.
“Ini cacat logika. Pembiayaan besar itu terjadi karena threshold tidak dihapus dan politik masih dianggap barang langka. Jangan justru menghapus hak rakyat,” tegasnya.
PMII UNIBA Madura juga menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD berbahaya bagi demokrasi, khususnya di Kabupaten Sumenep yang membutuhkan pemimpin dengan legitimasi kuat dari rakyat.
“Pemimpin daerah harus punya legitimasi langsung dari rakyat, bukan dari ruang-ruang politik tertutup,” ujarnya.
Zaman menambahkan, mekanisme Pilkada melalui DPRD justru membuka ruang praktik transaksional dan oligarki partai.
“Melalui DPRD, praktik transaksional, kompromi kepentingan, dan oligarki partai akan lebih mulus berjalan tanpa pengawasan publik. Rakyat hanya dijadikan objek, bukan subjek,” tambahnya.
PMII UNIBA Madura juga menyayangkan sikap sejumlah partai politik yang dinilai melegitimasi wacana tersebut. Menurut mereka, DPRD seharusnya menjadi representasi suara rakyat, bukan mengambil alih hak rakyat.
“DPRD itu wakil rakyat, bukan perampas hak rakyat,” ujar Zaman.
Sebagai bentuk sikap, PMII UNIBA Madura menyatakan siap berada di barisan terdepan apabila kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan.
“Bagi kami, demokrasi adalah harga diri rakyat. Kami tidak akan diam jika ini diterapkan. Darah kami akan kami taruhkan,” katanya.
PMII UNIBA Madura juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menjaga nilai-nilai demokrasi dan semangat reformasi.
“Reformasi memakan banyak korban. Jangan pernah mengkhianati perjuangan itu,” pungkas Zaman.
Penulis : Red
Editor : Red
