Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakati Perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selasa, 3 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekda Kota Surabaya Lilik Arijanto mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (2/2/2026).

Sekda Kota Surabaya Lilik Arijanto mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (2/2/2026).

SURABAYA, detikkota.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya menyepakati perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang digelar pada Senin (2/2/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto. Dalam agenda tersebut, dilakukan penandatanganan keputusan bersama persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda tentang perubahan pengelolaan barang milik daerah.

Mewakili Wali Kota, Sekda Lilik Arijanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Surabaya, khususnya panitia khusus (Pansus), atas kontribusi dan pembahasan intensif terhadap Raperda tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Usai paripurna, Lilik menjelaskan bahwa perubahan Perda ini diperlukan untuk mengawal pemanfaatan aset dan lahan milik Pemkot Surabaya agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai ketentuan.

“Pemkot memiliki lahan dan aset yang dapat dimanfaatkan. Perda ini menjadi landasan untuk mengatur pemanfaatan aset daerah agar dapat digunakan oleh masyarakat dengan dasar hukum yang jelas,” ujarnya.

Lilik menambahkan, jumlah aset dan barang milik daerah yang dimiliki Pemkot Surabaya cukup besar, sehingga pemanfaatannya harus diatur secara tepat. Perubahan Perda ini juga dimaksudkan untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini muncul, khususnya dalam hubungan hukum antara pemkot dan pihak ketiga.

“Selama ini hubungan hukum seringkali hanya didasarkan pada retribusi. Ke depan, pola pemanfaatan aset bisa lebih beragam, tidak hanya sewa, tetapi juga melalui skema kerja sama,” pungkasnya.

Penulis : Sur

Editor : Sur/Red

Berita Terkait

Bupati Banyuwangi dan Situbondo Saling Apresiasi, Bahas Penguatan Pelayanan Publik
TP PKK Sumenep Luncurkan Enam Inovasi, Sasar Penurunan Stunting hingga Penguatan Ekonomi Keluarga
Kesbangpol Purwakarta Sosialisasikan Sistem Pendataan Digital SIPMAS, MIOI Beri Apresiasi Tinggi
HKN ke-62 di Bangkalan, Sekda Tekankan Transformasi Kesehatan Berorientasi pada Kualitas Hidup
Bupati Sumenep Dorong Inovasi Daerah Hadirkan Solusi Nyata bagi Masyarakat
Bupati Sumenep Luncurkan ASN SEHATI, Pantau Kondisi Kesehatan Pegawai Secara Terintegrasi
153 ASN Sumenep Terima Satyalancana Karya Satya, Bupati Tekankan Integritas dan Profesionalitas
Jumat Ngosrek, Dinas Perkim Purwakarta Tancap Gas Babat Rumput Liar, Endang Turun Langsung ke Lapangan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 12:59 WIB

Bupati Banyuwangi dan Situbondo Saling Apresiasi, Bahas Penguatan Pelayanan Publik

Rabu, 18 November 2026 - 12:57 WIB

TP PKK Sumenep Luncurkan Enam Inovasi, Sasar Penurunan Stunting hingga Penguatan Ekonomi Keluarga

Selasa, 17 November 2026 - 21:06 WIB

Kesbangpol Purwakarta Sosialisasikan Sistem Pendataan Digital SIPMAS, MIOI Beri Apresiasi Tinggi

Selasa, 17 November 2026 - 13:19 WIB

HKN ke-62 di Bangkalan, Sekda Tekankan Transformasi Kesehatan Berorientasi pada Kualitas Hidup

Rabu, 11 November 2026 - 14:10 WIB

Bupati Sumenep Dorong Inovasi Daerah Hadirkan Solusi Nyata bagi Masyarakat

Berita Terbaru