BANYUWANGI, detikkota.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang inklusif. Atas capaian tersebut, Banyuwangi diusulkan menjadi salah satu daerah yang mengikuti Penilaian HAM tingkat nasional pada tahun depan.
Apresiasi itu disampaikan Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, saat menghadiri audiensi dan sosialisasi Program Penilaian HAM di Banyuwangi, Kamis (6/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan berbagai capaian pembangunan yang mengedepankan pendekatan human-centered development atau pembangunan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat.
Ipuk menjelaskan, berbagai indikator pembangunan di Banyuwangi menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan turun menjadi 6,13 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,17, usia harapan hidup mencapai 74,43 tahun, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen pada 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di sektor pendidikan kami terus memperkuat program sosial dan inklusif, Siswa Asuh Sebaya, Banyuwangi Mengajar, hingga beasiswa Banyuwangi Cerdas dan Banyuwangi Progresif,” ujar Ipuk.
Selain itu, Pemkab Banyuwangi memperluas layanan bagi anak berkebutuhan khusus melalui program Agage Pintar dan Lebur Seketi agar seluruh anak memiliki kesempatan belajar yang setara. Di bidang kesehatan, pemerintah daerah juga menghadirkan layanan preventif melalui Mall Orang Sehat, Jemput Bola Rawat Warga, serta layanan telekonsultasi 24 jam OASIS Wangi yang bekerja sama dengan NORA Health dari Amerika Serikat.
“Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dasar. Kami memastikan faktor ekonomi, usia, maupun keterbatasan geografis tidak menghalangi warga memperoleh layanan yang layak,” kata Ipuk.
Komitmen terhadap prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) juga diperkuat melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Unit Layanan Disabilitas. Saat ini enam organisasi perangkat daerah telah mempekerjakan aparatur sipil negara penyandang disabilitas, serta membuka ruang partisipasi melalui forum Rembuk Difabel, Rembuk Lansia, dan Rembuk Anak.
Di bidang pemenuhan hak pangan, Pemkab Banyuwangi menjalankan program Rantang Kasih bagi lebih dari 3.000 lansia miskin serta program Banyuwangi Tanggap Stunting yang melibatkan pedagang sayur keliling.
“Setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, mengakses layanan publik, dan menikmati kehidupan yang layak tanpa terkecuali,” tegas Ipuk.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah mengaku terkesan dengan kesiapan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memaparkan indikator pembangunan berbasis hak asasi manusia.
“Saya cukup terkejut karena memperoleh data yang sangat komprehensif dari Ibu Bupati. Ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia,” ujar Anis.
Menurut Anis, berbagai program yang dijalankan Banyuwangi telah menunjukkan kemajuan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam pembangunan daerah. Karena itu, Komnas HAM mengusulkan Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang mengikuti Penilaian HAM tingkat nasional di bawah koordinasi Bappenas.
“Program yang dijalankan Banyuwangi menunjukkan banyak kemajuan. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan sudah mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai indikator hak asasi manusia,” kata Anis.
Anis menambahkan, Banyuwangi diproyeksikan menjadi salah satu daerah di Pulau Jawa sekaligus mewakili Jawa Timur dalam Penilaian HAM tahun depan bersama sejumlah daerah lainnya di Indonesia.
Penulis : Bi
Editor : Red
