Puan Minta Pemerintah Kedepankan Diplomasi Damai di Intan Jaya

Kamis, 15 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR RI Puan Maharani

Ketua DPR RI Puan Maharani

JAKARTA, detikkota.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah melakukan diplomasi damai dalam menyelesaikan konflik di Intan Jaya, Papua.

Menurut Puan, seluruh pihak harus mengedepankan alasan kemanusiaan dalam menyikapi berbagai konflik Intan Jaya dan di seluruh Bumi Papua.

“Lakukan diplomasi damai dengan memprioritaskan kemanusiaan dalam menghadapi berbagai kasus di Papua,” kata Puan, Selasa (13/10/2020).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, pemerintah harus menaruh perhatian serius pada sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Khususnya, adalah jaminan perlindungan bagi masyarakat sipil.

Saat ini, kata Puan, perhatian pemerintah sudah diwujudkan dengan menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) yang harus diimbangi dengan pengawasan agar penggunaannya betul-betul tepat sasaran dan tepat manfaat.

Dia lalu mengapresiasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang berkomitmen menyelesaikan investigasi kasus penembahan di Intan Jaya.

TGPF Intan Jaya dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD untuk melakukan pemeriksaan terkait insiden penembakan yang terjadi di Intan Jaya beberapa pekan sebelumnya.

Tim tersebut terdiri dari unsur gabungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, lembaga perlindungan saksi, TNI, Polri, dan BIN.

“DPR RI mengapresiasi komitmen Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelesaikan investigasi meski menjadi sasaran tembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Intan Jaya, Papua,” ungkap Puan. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

TMI Sumenep Soroti Dugaan Mafia Solar Subsidi Gunakan Barcode Nelayan dan Petani
Polres Sumenep Sambut Positif Rencana Kerja Sama dengan LBH GP Ansor
Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah

Berita Terkait

Kamis, 8 Januari 2026 - 22:32 WIB

TMI Sumenep Soroti Dugaan Mafia Solar Subsidi Gunakan Barcode Nelayan dan Petani

Kamis, 8 Januari 2026 - 11:13 WIB

Polres Sumenep Sambut Positif Rencana Kerja Sama dengan LBH GP Ansor

Rabu, 7 Januari 2026 - 15:58 WIB

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pemerintahan

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Jumat, 9 Jan 2026 - 14:06 WIB