DPP LARM-GAK dan Ormas HIPPMA Meminta Presiden Untuk Menerapkan Hukuman Mati Buat Para Koruptor

Jumat, 4 Desember 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Baihaki Akbar, S.E., S.H. (Sekjen LARM-GAK &  ORMAS HIPPMA)

Baihaki Akbar, S.E., S.H. (Sekjen LARM-GAK & ORMAS HIPPMA)

detikkota.com – Masuknya Indonesia di peringkat ketiga di Asia menurut survei Lembaga Transparency Internasional. Survei ini digelar sejak Juni terhadap 25.000 responden di 17 negara Asia.

Mengapa ini terjadi, lantaran lemahnya hukuman dan kedua aturan terkait Korupsi berubah-ubah, ketiga sistem ini sudah mengakar di parpol lantaran dijalankannya sistem ‘mahar politik’.

Sejumlah menteri ditangkap KPK seperti, mantan menpora Imam Nahrawi, mantan Mensos Idrus Marham dan lebih baru lagi Menteri KKP Edhy Prabowo.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bagaimana mungkin jika UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 31 Tahun 1999 dan No 20 Tahun 2001 terus dipreteli dan juga hukuman kerap diringankan ?…

Kebijakan ajaib lagi yang mana program asimilasi dan pengurangan hukuman atau remisi.

Coba saja, di terapkan model perampasan kekayaan dengan kata lain memiskinkan para koruptor atau penerapan hukum mati. Ujar Baihaki Akbar, S.E., S.H. (Sekjen LARM-GAK & ORMAS HIPPMA).

Masih dengan Baihaki Akbar. Baru koruptor akan jera, dan selama hukuman masih ringan dan kebijakan lemah serta berubah-ubah maka jangan mimpi index persepsi korupsi (IPK) kita akan jadi baik.

Sejauh ini, sudah 300 kepala daerah tersangka Korupsi dan terakhir Walikota Cimahi yang di tangkap KPK.

Moral Mahkamah Konstitusi (MK) saya juga mempertanyakan saat mereka memperbolehkan koruptor dan mantan koruptor ikut Pilkada, dan seharusnya MK Menolak, UU Parpol No 2 Tahun 2008 dan No 2 Tahun 2011, perlu juga di revisi yang mana para koruptor tidak bisa di calonkan atau mencalonkan sebagai kepala daerah sampai presiden.

Dan Indonesia perlu belajar dari Vietnam, Korea Utara, Taiwan dan Cina, dimana sejak hukuman mati bagi koruptor di berlakukan maka tingkat Korupsi mereka turun drastis.

Dengan ini kami Dewan Pimpinan Pusat LARM-GAK & ORMAS HIPPMA meminta dengan hormat kepada Presiden RI dan DPR RI untuk segera membahas dan menetapkan hukuman mati buat para koruptor, ujar Sekjen LARM-GAK & ORMAS HIPPMA (Baihaki Akbar, S.E., S.H.).
Wartawan Redho.

Berita Terkait

Bupati Subang Buka Grand Final Pasanggiri Mojang Jajaka 2025
DPUTR Purwakarta Uji Kualitas Pasir Proyek Infrastruktur 2025
Wali Kota Surabaya Sidak Kelurahan Kebraon, Temukan Praktik Pungli Adminduk
Siswa MIN 2 Sumenep Raih Juara I Karate di Jatim Martial Arts Championship
Lapas Banyuwangi Gelar Skrining TBC untuk 900 Warga Binaan
Kapolres Sumenep Pimpin Penghormatan Terakhir untuk Bripka Rahmat Hidayat
Kapolsek Krejengan Ingatkan Pelajar SMPN 2 Pentingnya Tertib Berlalu Lintas
Pelari Jerman Kagumi Keindahan Banyuwangi di Ijen Green Trail Run 2025

Berita Terkait

Minggu, 14 September 2025 - 09:16 WIB

DPUTR Purwakarta Uji Kualitas Pasir Proyek Infrastruktur 2025

Senin, 8 September 2025 - 15:11 WIB

Wali Kota Surabaya Sidak Kelurahan Kebraon, Temukan Praktik Pungli Adminduk

Senin, 8 September 2025 - 15:10 WIB

Siswa MIN 2 Sumenep Raih Juara I Karate di Jatim Martial Arts Championship

Senin, 8 September 2025 - 13:03 WIB

Lapas Banyuwangi Gelar Skrining TBC untuk 900 Warga Binaan

Senin, 8 September 2025 - 13:01 WIB

Kapolres Sumenep Pimpin Penghormatan Terakhir untuk Bripka Rahmat Hidayat

Berita Terbaru

Lima atlet muaythai asal Kabupaten Probolinggo resmi diberangkatkan untuk mengikuti Kejurnas Muaythai 2025 di NTB.

Olah Raga

Lima Atlet Muaythai Probolinggo Wakili Jatim di Kejurnas NTB

Senin, 15 Sep 2025 - 17:11 WIB

Opini

UMKM: Jalan Sunyi Pengentasan Kemiskinan di Sumenep

Senin, 15 Sep 2025 - 12:11 WIB