Fakta Foundation Duga APBD Sumenep Bocor Jelang Pemilu 2024

Senin, 18 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivis Fakta Foundation mengkaji postur APBD Sumenep 2023.

Aktivis Fakta Foundation mengkaji postur APBD Sumenep 2023.

SUMENEP, detikkota.com – Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation menilai Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep tahun 2023 terindikasi ‘bocor’ menjelang Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil kajian Fakta Foundation, APBD Kabupaten Sumenep 2023 terdapat pola perencanaan dan penganggaran yang dinilai tidak wajar dan mencurigakan. Indikasinya, pendapatan daerah minus 2% sementara belanja daerah diasumsikan meningkat sebesar 14%.

Presiden Fakta Foundation, Nur Hayat memberikan catatan keras atas APBD Sumenep 2023 tersebut. Sebab, dalam 5 tahun terakhir anggaran belanja tahun ini paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tren pertumbuhan belanja daerah pada APBD 2023 merupakan tertinggi dalam lima tahun terkahir. Anehnya, ini terjadi menjelang pesta demokrasi 2024,” ucapnya, Senin (18/9/2023).

Dilihat dari proporsi pendapatan dan belanja daerah, lanjutnya, postur APBD 2023 mengarah pada bengkaknya belanja daerah yang menyebabkan devisit yang cukup besar.

“Kami curiga bahwa asumsi makro APBD 2023 Kab. Sumenep sarat dengan kepentingan politik 2024 dan tidak benar-benar untuk kepentingan rakyat,” sebutnya.

Menurut Cak Ayak sapaan akrab Nur Hayat, kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Total belanja APBD Kabupaten Sumenep 2023 meningkat dari Rp2,3 triliun menjadi Rp2,6 triliun. Sedangkan pendapatan malah menurun dari realisasi tahun sebelumnya Rp2,47 triliun menjadi Rp2,42 triliun pada tahun 2023.

Mantan Koordinator BEM Sumenep itu juga menilai indikasi lain bocornya APBD Sumenep untuk kepentingan politik pada Pemilu 2024. Itu bisa dilihat dari meningkatnya belanja bansos (bantuan sosial) yang meningkat 43,7% dari tahun sebelumnya.

“Meningkatnya belanja bansos dari tahun sebelumnya menjadi salah satu indikasi bocornya APBD Kab. Sumenep menjelang tahun politik tahun 2024,” pungkasnya.

Sayangnya, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, Edy Rasydi selaku Ketua Tim Anggaran (Timgar) belum bisa dikonfirmasi mengenai hal tersebut. Chat yang dikirim redaksi detikkota ke nomor handphone-nya hanya centang 1. Termasuk saat ditelpon juga tidak ada respon.

Berita Terkait

Ribuan PPPK Paruh Waktu di Lumajang Tidak Terima THR 2026, Pemkab Beri Penjelasan
Wali Kota Probolinggo Sambut Kunjungan Danrem 083/BDJ di Makodim 0820
Pemkot Probolinggo Buka Ramadan Fest dan Pasar Murah 2026 di GOR Ahmad Yani
Jalan Cilulumpang–Parang Gombong Bergeser, DPUTR Purwakarta Tunggu Komitmen PJT II
Pemkab Bangkalan Gandeng Balai Besar Perbenihan Surabaya, Kembangkan Tebu dan Kelapa untuk Swasembada Gula
Pemkab Lumajang Buka Program Mudik Gratis 2026, Prioritaskan Keselamatan Pemudik
Dedi Juhari Sampaikan Perkembangan Tiga Raperda Inisiatif DPRD Purwakarta
Pemkab Sumenep Kurangi Jam Kerja ASN Selama Ramadan 1447 H

Berita Terkait

Senin, 23 Februari 2026 - 10:42 WIB

Ribuan PPPK Paruh Waktu di Lumajang Tidak Terima THR 2026, Pemkab Beri Penjelasan

Minggu, 22 Februari 2026 - 16:57 WIB

Wali Kota Probolinggo Sambut Kunjungan Danrem 083/BDJ di Makodim 0820

Sabtu, 21 Februari 2026 - 21:19 WIB

Pemkot Probolinggo Buka Ramadan Fest dan Pasar Murah 2026 di GOR Ahmad Yani

Sabtu, 21 Februari 2026 - 17:47 WIB

Jalan Cilulumpang–Parang Gombong Bergeser, DPUTR Purwakarta Tunggu Komitmen PJT II

Sabtu, 21 Februari 2026 - 07:39 WIB

Pemkab Bangkalan Gandeng Balai Besar Perbenihan Surabaya, Kembangkan Tebu dan Kelapa untuk Swasembada Gula

Berita Terbaru