Final, KUA-PPAS RAPBD Sumenep 2024 Ditandatangani

Kamis, 10 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumenep, H. Abd. Hamid Ali Munir didampingi sejumlah wakil ketua bersama Bupati setempat, H. Achmad Fauzi Wongsojudo menandatangani Kesepakatan KUA-PPAS RAPBD 2024.

Ketua DPRD Sumenep, H. Abd. Hamid Ali Munir didampingi sejumlah wakil ketua bersama Bupati setempat, H. Achmad Fauzi Wongsojudo menandatangani Kesepakatan KUA-PPAS RAPBD 2024.

SUMENEP, detikkota.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep dan Tim Anggaran (Timgar) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat tuntas melakukan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) tahun 2024.

Hasil pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2024 tersebut kemudian disepakati dan ditandatangani dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati Sumenep dalam Rapat Paripurna, di Kantor DPRD Sumenep, (1/8/2023).

Rapat Paripurna dipimpinan Ketua DPRD Sumenep, H. Abd Hamid Ali Munir dan dihadiri Bupati H. Achmad Fauzi Wongsojudo serta sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

”Sesuai tata tertib DPRD, Rapat Paripurna dengan agenda penandanganan keputusan hasil pembahasan KUA dan PPAS kami buka dan terbuka untuk umum,” kata Hamid Ali Munir sambil mengetok palu sebagai tanda Rapat Paripurna dibuka.

Dalam sambutannya, Hamid Ali Munir mengatakan bahwa, pengambilan keputusan KUA-PPAS Rancangan APBD 2024 melalui tahapan pembahasan, baik di tingkat Banggar, TAPD maupun Komisi dan perpedoman pada Pasal 90 Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tata Tertib DPRD.

”KUA dan PPAS yang diputuskan diharapkan dapat menjadi cikal bakal pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD 2024 untuk pembangunan Sumenep lebih maju dan sejahtera,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Sumenel, H. Achmad Fauzi Wongsojudo mengapresiasi kinerja anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan KUA dan PPAS sesuai jadwal yang ditentukan.

Menurutnya, KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sumenep dalam 1 tahun ke depan.

”Pengambilan keputusan KUA-PPAS merupakan bentuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan pembangunan Sumenep,” kata Bupati Fauzi dalam Rapat Paripurna.

Bupati Fauzi berharap, APBD 2024 berjalan sesuai dengan yang direncanakan sehingga kepentingan masyarakat Sumenep dapat terlayani secara maksimal. Selain itu, dia juga berharap keterlibatan semua pihak dalam membangun Kabupaten Sumenep.

Berita Terkait

Presiden Prabowo Bahas Isu Nasional Bersama Ketua MPR dan Menteri di Hambalang
Dinas PRKP Bangkalan Gencarkan Sosialisasi PBG dan SLF, Dorong Kesadaran Masyarakat terhadap Legalitas Bangunan
Dispusip dan TP PKK Bangkalan Gelar Sosialisasi Budaya Baca, Bupati: Literasi adalah Investasi Jangka Panjang
Wali Kota Eri Cahyadi Tunjukkan Inovasi PSEL Benowo kepada Bupati Bantul
Dispendukcapil Surabaya: Seribu Warga Meninggal Belum Dilaporkan, Berpotensi Ganggu Data Kependudukan
Bupati Sumenep Sampaikan Nota Keuangan Raperda APBD 2026 di Rapat Paripurna DPRD
Bupati Malang Serahkan Hibah Fasilitas Persampahan dan Luncurkan Layanan UPT-PP Tumpang Kloter III
Wali Kota Probolinggo Pimpin Rapat Staf, Tekankan Kekompakan dan Inovasi Pasca Rotasi Pejabat

Berita Terkait

Minggu, 12 Oktober 2025 - 10:41 WIB

Presiden Prabowo Bahas Isu Nasional Bersama Ketua MPR dan Menteri di Hambalang

Kamis, 9 Oktober 2025 - 11:31 WIB

Dinas PRKP Bangkalan Gencarkan Sosialisasi PBG dan SLF, Dorong Kesadaran Masyarakat terhadap Legalitas Bangunan

Rabu, 8 Oktober 2025 - 12:04 WIB

Dispusip dan TP PKK Bangkalan Gelar Sosialisasi Budaya Baca, Bupati: Literasi adalah Investasi Jangka Panjang

Selasa, 7 Oktober 2025 - 15:56 WIB

Wali Kota Eri Cahyadi Tunjukkan Inovasi PSEL Benowo kepada Bupati Bantul

Senin, 6 Oktober 2025 - 23:43 WIB

Dispendukcapil Surabaya: Seribu Warga Meninggal Belum Dilaporkan, Berpotensi Ganggu Data Kependudukan

Berita Terbaru