Jelang Masa Kampanye, KPU Sumenep: Jangan Pasang APK Di Tempat Terlarang

Senin, 27 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisioner KPU Sumenep Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Rafiqi.

Komisioner KPU Sumenep Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Rafiqi.

SUMENEP, detikkota.com – Pelaksanaan Pemilu 2024 saat ini akan memasuki tahapan masa kampanye, yang akan dimulai Selasa, 28 November 2023 besok.

Masa kampanye untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota itu akan berlangsung selama 75 hari hingga 10 Februari 2024.

Komisioner KPU Sumenep, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Rafiqi mengatakan, semala masa kampanye peserta Pemilu, baik partai politik maupun calon legislatif (caleg) mendapat kesempatan mengajak pemilih dengan menggelar tatap muka, kampanye media sosial dan alat peraga kampanye (APK).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

”Untuk pemasangan APK. KPU telah menetapkan di mana saja lokasinya di tiap-tiap desa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemkab Sumenep, Kecamatan serta Pemerintah Desa melalui penyelenggara di tingkatan masing-masing,” terangnya, Senin (27/11/2023).

Menurutnya, untuk di tingkatp desa peserta Pemilu boleh memasang APK di mana pun asalkan tidak dititik terlarang sesuai Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye dan Penetapan Titik Pemasangan APK.

“Beberapa lokasi yang dilarang, di antaranya tempat ibadah seperti mushallah atau masjid, lembaga pendidikan, dan fasilitas umum,” jelasnya.

APK juga dilarang dipasang di lokasi terlarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

”Semuanya boleh, sepanjang tidak ditempat yang dilarang. Selain melihat PKPU, juga harus melihat Perda atau Perdes dalam penempatan APK,” ucapnya.

Selain itu, menurut Rafiqi, pemasangan APK harus melihat estetika dan keamanan. Misal tidak dipaku ke pohon dan dipersimpangan jalan.

Dia menegaskan, APK yang melanggar aturan akan ditertibkan oleh petugas berwenang.

”Untuk urusan penertiban APK bukan oleh KPU. Tapi menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),” pungkasnya.

Berita Terkait

Satresnarkoba Polres Sumenep Bongkar Peredaran Sabu dan Inex, Satu Tersangka Diamankan
Polsek Guluk-Guluk Ringkus Pelaku Curas Lansia, Ditangkap di Pamekasan
Satreskrim Polres Sumenep Ungkap Kasus Pencurian Kotak Amal Masjid, Satu Pelaku Ditangkap
Satpol PP Probolinggo Tertibkan Tempat Karaoke di Paiton, Amankan Pemandu Lagu dan Puluhan Botol Miras
Diduga Gelapkan Rp35 Juta, Pria Asal Talango Dilaporkan ke Polres Sumenep
Said Abdullah Minta Kader PDIP Jatim Respons Cepat Persoalan Sosial Warga
Polsek Lenteng Tangkap Pelaku Pencurian Uang di Toko, Kerugian Capai Rp12,3 Juta
Polres Sumenep Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi, Lima Orang Jadi Tersangka

Berita Terkait

Minggu, 5 April 2026 - 22:29 WIB

Satresnarkoba Polres Sumenep Bongkar Peredaran Sabu dan Inex, Satu Tersangka Diamankan

Jumat, 3 April 2026 - 13:00 WIB

Polsek Guluk-Guluk Ringkus Pelaku Curas Lansia, Ditangkap di Pamekasan

Jumat, 3 April 2026 - 12:48 WIB

Satreskrim Polres Sumenep Ungkap Kasus Pencurian Kotak Amal Masjid, Satu Pelaku Ditangkap

Senin, 16 Maret 2026 - 17:29 WIB

Satpol PP Probolinggo Tertibkan Tempat Karaoke di Paiton, Amankan Pemandu Lagu dan Puluhan Botol Miras

Senin, 2 Maret 2026 - 20:50 WIB

Diduga Gelapkan Rp35 Juta, Pria Asal Talango Dilaporkan ke Polres Sumenep

Berita Terbaru