JAKARTA, detikkota.com – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Listyo Sigit Prabowo, memberikan apresiasi terhadap kerja keras Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta jajarannya dalam menyelesaikan kasus-kasus pertanahan.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam sambutannya pada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN dan Polri serta Sosialisasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Senin (05/08/2024).
“Saya mengapresiasi kerja keras Bapak Menteri. Hari pertama beliau dilantik, yang saya ingat beliau mendatangi Mabes Polri, beliau bergerak cepat untuk bersama menyelesaikan tugas dari presiden dalam mengatasi mafia tanah. Tentunya kami dari jajaran Polri menyambut baik tekad dan semangat baru Pak Menteri beserta jajarannya,” ujar Listyo Sigit Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolri menyebutkan bahwa permasalahan mafia tanah yang berkepanjangan berdampak pada masyarakat dan dapat mengganggu investasi di Indonesia. Ia menegaskan pentingnya kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
“Saya mendukung Pak Menteri dan jajaran. Kalau memang tidak bisa dicegah, ya kita lakukan penegakan hukum. Pak Menteri didukung oleh Polri dan teman-teman APH (Aparat Penegak Hukum) lainnya. Kita tidak perlu ragu. Kita pukul mafia tanah sampai tuntas!” tambah Kapolri.
Menteri AHY mengungkapkan terima kasihnya kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polri yang telah bekerja sama dengan baik sejak ia dilantik pada Februari 2024. Kerja sama ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp5,7 triliun.
“Waktu awal dilantik, saya bersilaturahmi dan kami langsung diterima dengan baik oleh Bapak Kapolri. Mudah-mudahan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, sinergi dan kolaborasi untuk memberantas mafia tanah semakin menguat,” ujar Menteri AHY.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Wahyu Widada. Turut hadir dalam acara ini Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta jajaran Kementerian ATR/BPN dan Polri.
