KPK Tetapkan Wamenkum HAM RI sebagai Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi

Jumat, 10 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Hukum dan HAM (WamenkumHAM), Eddy Hiariej saat mendatangi Kantor KPK untuk klarifikasi aduan dirinya oleh IPW.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (WamenkumHAM), Eddy Hiariej saat mendatangi Kantor KPK untuk klarifikasi aduan dirinya oleh IPW.

JAKARTA, detikkota.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengkonfirmasi status penetapan tersangka Wakil Menteri Hukum dan HAM (WamenkumHAM) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej atas dugaan perkara gratifikasi.

“Penetapan tersangka WamenkumHAM benar, itu sudah kami tandatangani sekitar dua minggu lalu,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK dilansir tempo, Kamis (9/11/2023).

Menurutnya, ada 4 tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi tersebut. “Empat tersangka. Dari pihak penerima tiga, dan pemberi satu,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, Eddy Hiariej tak merespons saat dikonfirmasi perihal penerimaan sprindik dan penetapan tersangka dirinya.

Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso melaporkan WamenkumHAM Eddy ke KPK pada Maret 2023. Eddy dilaporkan karena diduga memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri, perusahaan pemilik konsesi 2.000 hektare tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Eddy diduga menerima suap Rp7 miliar melalui 2 asistennya, Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan Yogi Arie Rukmana (YAR).

Bahkan, Eddy Hiariej sempat membantah soal uang gratifikasi itu. Dia menegaskan itu merupakan urusan antara asistennya dengan klien yang ditangani oleh Sugeng. Dia pun enggan berkomentar soal laporan terhadap dirinya ke KPK.

“Saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara Aspri Saya, YAR dan YAM sebagai lawyer dengan kliennya Sugeng,” katap Eddy melalui keterangan tertulis pada Selasa (14/3/2023) silam.

Bahkan, Eddy Hiariej atas inisiatifnya sendiri mendatangi Kantor KPK untuk melakukan klarifikasi atas aduan Indonesia Police Watch (IPW) tersebut, Senin (20/3/2023) lalu.

Berita Terkait

TMI Sumenep Soroti Dugaan Mafia Solar Subsidi Gunakan Barcode Nelayan dan Petani
Polres Sumenep Sambut Positif Rencana Kerja Sama dengan LBH GP Ansor
Polsek Ra’as Ungkap Kasus Curat, Dua Terduga Pelaku Berhasil Diamankan
Hak Penumpang Terampas, Rokok Ilegal Berlayar Bebas Ketika Kapal Rakyat Lebih Melayani Penyelundup
Kapolres Sumenep Inisiasi Persamaan Persepsi APH Sambut Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru
Achmad Fauzi Kembali Pimpin DPC PDI Perjuangan Sumenep Periode 2025–2030
Konferda 2025 Tetapkan Kepengurusan Lengkap DPD PDI Perjuangan Jatim Periode 2025–2030
Said Abdullah Kembali Pimpin DPD PDI Perjuangan Jatim 2025–2030

Berita Terkait

Kamis, 8 Januari 2026 - 22:32 WIB

TMI Sumenep Soroti Dugaan Mafia Solar Subsidi Gunakan Barcode Nelayan dan Petani

Kamis, 8 Januari 2026 - 11:13 WIB

Polres Sumenep Sambut Positif Rencana Kerja Sama dengan LBH GP Ansor

Sabtu, 27 Desember 2025 - 17:26 WIB

Polsek Ra’as Ungkap Kasus Curat, Dua Terduga Pelaku Berhasil Diamankan

Rabu, 24 Desember 2025 - 19:50 WIB

Hak Penumpang Terampas, Rokok Ilegal Berlayar Bebas Ketika Kapal Rakyat Lebih Melayani Penyelundup

Selasa, 23 Desember 2025 - 13:04 WIB

Kapolres Sumenep Inisiasi Persamaan Persepsi APH Sambut Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru

Berita Terbaru

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, Zainal Alim, mewakili Sekda Bangkalan saat memberikan sambutan pada Musyawarah Wilayah VI RAPI Wilayah 1301 Bangkalan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Minggu (11/1/2026).

Pemerintahan

Pemkab Bangkalan Perkuat Sinergi Informasi melalui Muswil VI RAPI

Minggu, 11 Jan 2026 - 11:30 WIB