JAKARTA, detikkota.com – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan hakim konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar etik berat terkait konflik kepentingan dalam putusan MK soal syarat minimal usia capres-cawapres.
Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie dalam amar putusan menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK.
“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi,” ucap Jimly dalam amar putusan MKMK yang dibacakan saat sidang di Gedung MK, Jakarta dilansir CNN Indonesia, Selasa (7/11/2023) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahkamah Kehormatan menilai Anwar Usman sebagai hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK kepada hakim terlapor,” tegas Jimly.
Jimly menyebut keputusan itu diambil setelah MKMK melakukan pemeriksaan terhadap Anwar dan mengumpulkan fakta serta pembelaan dari terlapor. Di antara 9 hakim MK, Anwar Usman diperiksa MKMK 2 kali dalam dugaan pelanggaran etik.
Merujuk pada peraturan MK Nomor 1 pasal 41 tahun 2023 tentang MKMK terdapat 3 jenis sanksi pelanggaran yang diberikan kepada Hakim Konstitusi yang terbukti melanggar etik.
Sanksi berupa teguran lisan atau tertulis untuk pelanggaran etik ringan dan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat untuk pelanggaran etik berat.
Sebelumnya, Jimly menyatakan MKMK menerima 21 laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik 9 hakim MK terkait putusan syarat batas usia capres-cawapres.
Seluruh putusan atas permohonan itu dibacakan MKMK pada Selasa (7/11/2023) petang ini.
Saat membuka sidang pembacaan putusan MKMK, Jimly mengatakan seluruhnya akan dibaca secara berurutan dengan disederhanakan jadi 4 putusan.
“Dua puluh satu laporan yang menyangkut sembilan hakim terlapor. Tapi untuk kepentingan praktis kami jadikan empat putusan,” ucap Jimly, saat membuka sidang.
Jimly mengatakan putusan pertama adalah yang terlapornya adalah semua hakim konstitusi, kemudian putusan dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman, putusan dengan terlapor Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan putusan MKMK dengan terlapor hakim konstitusi Arief Hidayat.
“Cuma untuk kepentingan komunikasi kami akan baca kolektif dulu, baru yang terakhir (putusan) Anwar Usman,” kata Jimly.
Dari 21 laporan itu, Anwar Usman menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan, yaitu 15 laporan.
Sebelumnya, MKMK telah membacakan 3 putusan dengan terlapor 9 hakim konstitusi dan terlapor Saldi Isra.
MKMK memutuskan 9 hakim MK melanggar etik secara kolektif terkait kebocoran informasi dalam proses Rapat Permusyawartan Hakim (RPH). Pada putusan yang kedua, MKMK memutuskan Saldi Isra tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku terkait disenting opinion-nya.
Kemudian untuk hakim Arief Hidayat dinyatakan tidak melanggar etik terkait dissenting opinion-nya.
