Pemerintah Memulai Proses Penggabungan Tiga Bank Syariah Milik Himbara

Rabu, 28 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Sebagai upaya memperkuat kelembagaan keuangan syariah dan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perekonomian syariah global, pemerintah telah memulai proses penggabungan tiga bank syariah yang dimiliki oleh HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).

Mergernya syariah baru ini diharapkan dapat beroperasi penuh pada Februari 2021 dan mampu bersaing secara kompetitif di tingkat global.

“Kebijakan ini saya sampaikan dalam Webinar Infobank melalui konferensi video,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Selasa (27/10/2020).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin, berkaitan dengan lembaga keuangan ultra mikro, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga akan memperluas dan menambah pendirian Bank Wakaf Mikro yang akan melayani kalangan usaha kecil yang membutuhkan modal di bawah Rp 3 juta.

Sementara usaha kecil di atas Rp 3 juta akan dilayani Baitul Maal wat Tamwiil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan koperasi syariah.

Pemerintah juga akan menggerakkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang ada di Kementerian Koperasi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang ada di bank-bank syariah, untuk menopang baik untuk usaha mikro, kecil maupun menengah.

Di sisi dana sosial, pemerintah akan berusaha mengkonversikan potensi dana sosial yang sesungguhnya dapat menjadi kekuatan finansial alternatif yang dapat menopang aspek fiskal.

“Saya meyakini gerakan inovatif pengumpulan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf apabila ditangani dengan serius dapat menjadi pilar kuat pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah
Aksi Solidaritas di Polres Sumenep Desak Keadilan bagi Korban Pencabulan Anak

Berita Terkait

Rabu, 7 Januari 2026 - 15:58 WIB

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Rabu, 31 Desember 2025 - 12:41 WIB

Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum

Rabu, 31 Desember 2025 - 12:38 WIB

Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah

Berita Terbaru

Bupati Lumajang Indah Amperawati foto bersama saat menghadiri pengukuhan pengurus DPC PKDI Kabupaten Lumajang periode 2025–2030 di Pendopo Suhanto Agro, Kecamatan Sukodono, Rabu (7/1/2026).

Pemerintahan

Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI

Rabu, 7 Jan 2026 - 16:24 WIB