Pemerintah Terapkan Batas Usia Minimum Platform Digital, Anak di Bawah 16 Tahun Dibatasi

Sabtu, 28 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan usia minimum bagi anak dalam mengakses platform digital berisiko tinggi, seiring implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), Sabtu (28/3/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib menyesuaikan layanan mereka dengan ketentuan tersebut.

“Pemerintah menginstruksikan semua platform digital untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengapresiasi langkah sejumlah platform yang telah menunjukkan kepatuhan, di antaranya X dan Bigo Live.

Platform X diketahui telah menaikkan batas usia minimum pengguna menjadi 16 tahun, sebagaimana tercantum dalam laman pusat bantuan. Selain itu, X juga mulai melakukan identifikasi dan penonaktifan akun pengguna di bawah usia ketentuan sejak 28 Maret 2026.

Sementara itu, Bigo Live menetapkan batas usia minimum 18 tahun melalui pembaruan pada perjanjian pengguna dan kebijakan privasi. Platform ini juga memperkuat sistem perlindungan melalui moderasi berlapis yang mengombinasikan teknologi kecerdasan buatan dan pengawasan manusia.

Meutya menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepatuhan nyata terhadap regulasi Indonesia, sekaligus menjadi standar bagi platform digital lainnya.

Pemerintah, lanjutnya, akan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan setiap platform menjalankan komitmen secara konkret.

Bagi platform yang belum memenuhi ketentuan, pemerintah meminta agar segera melakukan penyesuaian. Jika tidak, langkah tegas berupa sanksi administratif akan diberlakukan.

“Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan untuk dapat beroperasi di Indonesia,” tegasnya.

Penulis : Neg

Editor : Id

Berita Terkait

Pemkab Sumenep Kembali Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya
Sumenep Siap Terapkan Penundaan Layanan Adminduk bagi Mantan Suami yang Abaikan Nafkah
Kadis PUTR Sumenep Tekankan Pentingnya RTRW dalam Pembangunan Daerah
Indeks Reformasi Birokrasi Sumenep Naik, Pemkab Raih Predikat A-
Semangat Hardiknas dan Harkitnas 2026, Wabup Sumenep Tekankan SDM Unggul dan Kemandirian Desa
Presiden Prabowo Optimistis Koperasi Merah Putih Dorong Ekonomi Desa
Pemkab Sumenep Perketat Pengawasan Program BSPS 2026
Sekda Sumenep Minta KORPRI Adaptif dan Inovatif Hadapi Tantangan Birokrasi Digital

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:05 WIB

Pemkab Sumenep Kembali Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:30 WIB

Sumenep Siap Terapkan Penundaan Layanan Adminduk bagi Mantan Suami yang Abaikan Nafkah

Senin, 25 Mei 2026 - 11:45 WIB

Kadis PUTR Sumenep Tekankan Pentingnya RTRW dalam Pembangunan Daerah

Jumat, 22 Mei 2026 - 14:33 WIB

Indeks Reformasi Birokrasi Sumenep Naik, Pemkab Raih Predikat A-

Rabu, 20 Mei 2026 - 16:04 WIB

Semangat Hardiknas dan Harkitnas 2026, Wabup Sumenep Tekankan SDM Unggul dan Kemandirian Desa

Berita Terbaru

Foto bersama Pemkab Sumenep usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Selasa (26/05/2026).

Pemerintahan

Pemkab Sumenep Kembali Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:05 WIB