PMII STKIP Pertanyakan Keseriusan Disdik Sumenep Menyelesaikan Problem Pendidikan

PMII STKIP saat menggelar demonstrasi di depan Kantor Disdik Sumenep

SUMENEP, detikkota.com – Puluhan mahasiswa dari Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STKIP PGRI Sumenep menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Selasa (11/01/2022)

Kedatangan mahasiswa ini untuk mempertanyakan komitmen Kadisdik dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Tidak hanya, mahasiswa juga ingin mengetahui grand design kebijakan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah setempat

“Kepala dinas pendidikan tidak serius menjawab persoalan pendidikan yang ada di kabupaten Sumenep, itu poin nya,” kata Korlap aksi Nur Hayat usai demonstrasi. Selasa 11/01/2022

Sebab Nurhayat melihat Kadisdik yang baru sangat minim pengalaman dalam urusan menyelesaikan masalah pendidikan dan ketidak seriusan menyelesaikan masalah yang ada. Hal itu terlihat ketika mahasiswa menanyakan berapa jumlah sekolah dasar yang ada di Kabupaten Sumenep tidak bisa menjawab.

“Maka dari itu kita datang kesini mumpung masih awal kita mempertanyakan komitmen dan keseriusan menjawab persoalan pendidikan di kabupaten Sumenep. Ternyata tadi tidak bisa menjawab,” kata Hayat.

Untuk itu mahasiswa menuntut, Kadisdik yang baru untuk segera melakukan evaluasi dan menegaskan keseriusan penyelesaian persoalan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sumenep

“Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan komitmen dan visi-misi terkait pendidikan Kabupaten Sumenep kedepan,” tegasnya

Jika hal itu tidak bisa dilakukan mahasiswa meminta, “Maka kalau tidak serius dengan tuntutan yang empat ini, atau tidak siap, maka mundur saja dari kepala dinas pendidikan,” pungkasnya.

Sementara, Kadisdik Sumenep Agus Dwi Saputra menanggapi tudingan aktivis PMII terkait kapasitasnya yang tidak layak sebagai Kadisdik, menurutnya hal yang wajar.

Agus Dwi Saputra menyebut pihaknya saat ini masih fokus pada penyempurnaan data base, sebab saat ini data di Disdik belum valid.

“Mereka wajar menilai seseorang itu hak mereka. Kalau saya ditanya saya menjawab ngawur juga gak berani. Minimal saya harus berfikir data itu harus valid, dan kita masih fokus perbaikan data, tapi kita buktikan nanti,” tandasnya. (TH)