Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Jumat, 2 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(Dok. Media Jatim) Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Mulyadi.

(Dok. Media Jatim) Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Mulyadi.

SUMENEP, detikkota.com – Dugaan pemotongan dana insentif bagi guru Non K2 Non ASN di Kabupaten Sumenep mulai menjadi perhatian publik. Namun hingga saat ini, Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep mengaku belum menerima laporan resmi dari para penerima bantuan.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Mulyadi, SH, MH, menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa mengambil langkah lebih jauh karena belum ada pengaduan yang masuk secara formal.

“Kami belum dapat laporan terkait itu, Mas. Kalau nanti ada laporan dari penerima, tentu akan kami tindak lanjuti,” ujar Mulyadi saat dikonfirmasi, Jumat (02/01/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan, Komisi IV yang membidangi pendidikan akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) apabila ditemukan laporan atau bukti adanya pemotongan dana insentif yang merugikan guru.

“Kalau ada laporan dari penerima, nanti kami panggil Disdik,” tegasnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep telah membantah keras tudingan pemotongan dana insentif tersebut. Kepala Disdik menegaskan bahwa penyaluran dana dilakukan secara non-tunai, langsung ke rekening guru penerima, sehingga menurutnya tidak ada ruang bagi dinas untuk melakukan pemotongan.

Meski demikian, di lapangan muncul keluhan bahwa dana insentif sebesar Rp1.500.000 yang diterima guru diduga dipotong hingga Rp500.000–Rp750.000, dengan alasan adanya “komitmen” antara oknum tertentu dan penerima bantuan.

Menanggapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Sumenep membuka ruang pengaduan dan mendorong para guru yang merasa dirugikan untuk berani melapor secara resmi, agar persoalan tersebut dapat diusut secara transparan dan akuntabel.

Penulis : M

Editor : Red

Berita Terkait

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan
Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal
Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi
Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan
NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir
Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:23 WIB

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan

Jumat, 20 November 2026 - 16:44 WIB

Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 16:19 WIB

Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi

Jumat, 20 November 2026 - 13:48 WIB

Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Berita Terbaru