PMII Sumenep Kritik Kunjungan KKP, Sebut Kampung Nelayan Tak Bermakna Jika Laut Tercemar

Selasa, 3 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

kunjungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ke Kabupaten Sumenep dalam agenda pengesahan Kampung Nelayan.

kunjungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ke Kabupaten Sumenep dalam agenda pengesahan Kampung Nelayan.

SUMENEP, detikkota.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sumenep melontarkan kritik keras atas kunjungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ke Kabupaten Sumenep dalam agenda seremonial pengesahan Kampung Nelayan.

Ketua PC PMII Sumenep Khoirus Soleh menyatakan, pihaknya mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap nelayan. Namun ia menegaskan, pembangunan kelautan tidak boleh berhenti pada simbolisme administratif tanpa menyentuh persoalan mendasar di lapangan.

Menurutnya, kondisi laut Sumenep saat ini mengkhawatirkan. Pencemaran pesisir, kerusakan ekosistem akibat aktivitas tambak udang yang tidak terkendali, hingga eksploitasi yang mengabaikan daya dukung lingkungan disebut menjadi ancaman nyata bagi nelayan kecil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika negara datang hanya untuk meninjau Kampung Nelayan sementara lautnya tercemar dan mangrovenya ditebang, maka yang dibangun bukan kedaulatan maritim, melainkan ilusi kesejahteraan,” tegasnya dalam pernyataan sikap, Selasa (3/2/2026).

PMII juga menyoroti dugaan penggundulan hutan mangrove untuk kepentingan ekspansi tambak garam dan tambak udang yang dinilai minim pengawasan. Padahal, mangrove berfungsi sebagai benteng ekologis pelindung garis pantai, habitat biota laut, serta penopang ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam sikap resminya, PC PMII Sumenep mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap aktivitas tambak udang yang terindikasi merusak ekosistem pesisir. Mereka juga meminta penegakan hukum tegas terhadap praktik penggundulan mangrove ilegal.

Selain itu, PMII menuntut adanya program rehabilitasi mangrove berbasis partisipasi masyarakat serta transparansi data kualitas air laut dan dampak lingkungan di wilayah pesisir Sumenep.

Ketua PC PMII Sumenep menegaskan, nelayan tidak hanya membutuhkan label “Kampung Nelayan”, tetapi jaminan laut yang bersih, ekosistem yang lestari, dan kebijakan yang berpihak.

“Tanpa keadilan ekologis dan keberlanjutan, setiap seremoni hanya akan menjadi panggung kosmetik di atas krisis lingkungan yang nyata,” pungkasnya.

Penulis : Red

Editor : Red

Berita Terkait

BRI Sumenep Tegaskan Komitmen GCG, Siap Ikuti Putusan Pengadilan Terkait Aksi PMII
Aksi PMII UNIJA di BRI Sumenep Diwarnai Pembakaran Ban, Massa Desak Pimpinan Cabang Turun Tangan
PMII UNIJA Demo BRI Sumenep, Soroti Dugaan Penyalahgunaan Jabatan dan Penipuan
Kapolres Sumenep Pimpin Rakor Pengendalian BBM dan Bahan Pokok
Peringatan Hari Kartini 2026, Muslimah Didorong Berkarya Tanpa Tinggalkan Nilai Keislaman
Warga Kangean Dikejutkan Temuan Benda Asing, Diduga Torpedo
Tegas Sekjen BIDIK, Siap Kawal Ketat Program HDDAP DKPP Sumenep, Tolak Pola Asal Cair
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca 18–19 April 2026, Sejumlah Wilayah Siaga Hujan Lebat

Berita Terkait

Kamis, 23 April 2026 - 11:09 WIB

Aksi PMII UNIJA di BRI Sumenep Diwarnai Pembakaran Ban, Massa Desak Pimpinan Cabang Turun Tangan

Kamis, 23 April 2026 - 11:06 WIB

PMII UNIJA Demo BRI Sumenep, Soroti Dugaan Penyalahgunaan Jabatan dan Penipuan

Selasa, 21 April 2026 - 13:20 WIB

Kapolres Sumenep Pimpin Rakor Pengendalian BBM dan Bahan Pokok

Selasa, 21 April 2026 - 09:20 WIB

Peringatan Hari Kartini 2026, Muslimah Didorong Berkarya Tanpa Tinggalkan Nilai Keislaman

Selasa, 21 April 2026 - 08:54 WIB

Warga Kangean Dikejutkan Temuan Benda Asing, Diduga Torpedo

Berita Terbaru