PMII Sumenep Kritik Kunjungan KKP, Sebut Kampung Nelayan Tak Bermakna Jika Laut Tercemar

Selasa, 3 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

kunjungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ke Kabupaten Sumenep dalam agenda pengesahan Kampung Nelayan.

kunjungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ke Kabupaten Sumenep dalam agenda pengesahan Kampung Nelayan.

SUMENEP, detikkota.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sumenep melontarkan kritik keras atas kunjungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ke Kabupaten Sumenep dalam agenda seremonial pengesahan Kampung Nelayan.

Ketua PC PMII Sumenep Khoirus Soleh menyatakan, pihaknya mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap nelayan. Namun ia menegaskan, pembangunan kelautan tidak boleh berhenti pada simbolisme administratif tanpa menyentuh persoalan mendasar di lapangan.

Menurutnya, kondisi laut Sumenep saat ini mengkhawatirkan. Pencemaran pesisir, kerusakan ekosistem akibat aktivitas tambak udang yang tidak terkendali, hingga eksploitasi yang mengabaikan daya dukung lingkungan disebut menjadi ancaman nyata bagi nelayan kecil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika negara datang hanya untuk meninjau Kampung Nelayan sementara lautnya tercemar dan mangrovenya ditebang, maka yang dibangun bukan kedaulatan maritim, melainkan ilusi kesejahteraan,” tegasnya dalam pernyataan sikap, Selasa (3/2/2026).

PMII juga menyoroti dugaan penggundulan hutan mangrove untuk kepentingan ekspansi tambak garam dan tambak udang yang dinilai minim pengawasan. Padahal, mangrove berfungsi sebagai benteng ekologis pelindung garis pantai, habitat biota laut, serta penopang ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam sikap resminya, PC PMII Sumenep mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap aktivitas tambak udang yang terindikasi merusak ekosistem pesisir. Mereka juga meminta penegakan hukum tegas terhadap praktik penggundulan mangrove ilegal.

Selain itu, PMII menuntut adanya program rehabilitasi mangrove berbasis partisipasi masyarakat serta transparansi data kualitas air laut dan dampak lingkungan di wilayah pesisir Sumenep.

Ketua PC PMII Sumenep menegaskan, nelayan tidak hanya membutuhkan label “Kampung Nelayan”, tetapi jaminan laut yang bersih, ekosistem yang lestari, dan kebijakan yang berpihak.

“Tanpa keadilan ekologis dan keberlanjutan, setiap seremoni hanya akan menjadi panggung kosmetik di atas krisis lingkungan yang nyata,” pungkasnya.

Penulis : Red

Editor : Red

Berita Terkait

KNPI Sumenep Ikuti Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Tegaskan Komitmen Perkuat Nasionalisme Pemuda
KNPI Sumenep: Pemuda Harus Jadi Motor Kemajuan Berlandaskan Pancasila
BMKG Prediksi Cuaca Jawa Timur Dominan Cerah Berawan Hari Ini
Rutan Sumenep Sembelih Lima Kambing Kurban pada Idul Adha 1447 H
Pemkab Sumenep Buka Seleksi Komisaris Utama PT BPRS Bhakti Sumekar
Kapolres Sumenep Hadiri Tausiyah Tasyakuran dan Silaturahmi Bersama Syeh KH. Muhammad Husein Qadavi di Rubaru
Wabup Sumenep Pantau Tes CAT Rekrutmen BLUD RSUD, Pastikan Seleksi Transparan dan Bebas Intervensi
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim di Sumenep, Pengusaha MBG Ikut Dipanggil

Berita Terkait

Selasa, 2 Juni 2026 - 10:59 WIB

KNPI Sumenep Ikuti Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Tegaskan Komitmen Perkuat Nasionalisme Pemuda

Senin, 1 Juni 2026 - 11:28 WIB

KNPI Sumenep: Pemuda Harus Jadi Motor Kemajuan Berlandaskan Pancasila

Jumat, 29 Mei 2026 - 09:29 WIB

BMKG Prediksi Cuaca Jawa Timur Dominan Cerah Berawan Hari Ini

Rabu, 27 Mei 2026 - 11:26 WIB

Rutan Sumenep Sembelih Lima Kambing Kurban pada Idul Adha 1447 H

Rabu, 27 Mei 2026 - 11:15 WIB

Pemkab Sumenep Buka Seleksi Komisaris Utama PT BPRS Bhakti Sumekar

Berita Terbaru