SURABAYA, detikkota.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas PGRI Sumenep (UPI) menyerahkan dokumen policy brief terkait revitalisasi Pusat Informasi KKKS Migas kepada SKK Migas wilayah Jabanusa di Surabaya, Selasa (5/5/2026).
Penyerahan dokumen tersebut merupakan tindak lanjut dari langkah sebelumnya setelah policy brief yang sama disampaikan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Ketua Komisariat PMII UPI, Diky Alamsyah, mengatakan keterlibatan SKK Migas dinilai penting dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik sektor hulu migas, khususnya di Kabupaten Sumenep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“SKK Migas memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan komunikasi publik sektor hulu migas. Kami berharap policy brief ini dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem informasi yang lebih baik,” ujar Diky.
Dokumen tersebut diterima oleh Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Jabanusa, Febri Ihsan. Ia menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif yang dilakukan mahasiswa PMII UPI dalam memberikan masukan terkait penguatan pusat informasi KKKS Migas.
“Kami mengapresiasi masukan dari teman-teman PMII. Ini akan menjadi bahan tindak lanjut untuk membangun pusat informasi KKKS yang lebih transparan dan mudah diterima masyarakat,” kata Febri.
Menurutnya, penguatan komunikasi publik menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan antara industri migas dan masyarakat.
PMII UPI berharap sinergi antara SKK Migas, pemerintah daerah, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat diwujudkan melalui langkah konkret, seperti pembentukan legal standing pusat informasi, penyusunan program kerja terstruktur, serta penguatan sistem informasi berbasis digital.
Selain menyerahkan policy brief, PMII UPI juga melakukan kunjungan edukatif ke Migas Corner ITS di Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai industri hulu migas, mulai dari proses eksplorasi hingga produksi, guna mendukung advokasi kebijakan yang berbasis pengetahuan dan kajian akademik.
Penulis : M/Sur
Editor : M/Sur
