SUMENEP, detikkota.com – Polemik perubahan desil masyarakat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumenep mulai mendapat sorotan serius. Pemuda Muhammadiyah Sumenep meminta pemerintah memastikan perubahan data sosial ekonomi tidak justru membuat warga miskin kehilangan hak atas program perlindungan sosial.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Ludianto, menegaskan persoalan perubahan desil bukan sekadar pergeseran angka dalam sistem. Data tersebut berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi warga dan berpotensi menentukan akses mereka terhadap berbagai program bantuan maupun perlindungan sosial.
“Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep akan terus mengawal persoalan perubahan desil di beberapa kecamatan. Kami ingin memastikan data masyarakat miskin benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat pendataan yang tidak akurat,” tegas Ludianto, Jumat (4/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, proses pendataan hingga penetapan desil harus dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Kabupaten Sumenep, pemerintah desa juga dinilai memiliki peran penting dalam memastikan data yang disampaikan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.
Ludianto bahkan mengingatkan agar dinamika politik di tingkat desa tidak ikut memengaruhi proses pendataan sosial ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai karena politik desa, rakyat miskin menjadi korban carut-marut pendataan. Status sosial ekonomi seseorang harus ditentukan berdasarkan kondisi nyata, bukan karena kedekatan, pilihan politik, ataupun kepentingan kelompok,” ujarnya.
Ia menilai, jika perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi riil warga, dampaknya tidak boleh dianggap sepele. Kesalahan dalam data dapat berujung pada ketidaktepatan sasaran program pemerintah dan berpotensi membuat masyarakat yang semestinya mendapatkan perlindungan justru terlewat.
Karena itu, Pemuda Muhammadiyah meminta pemerintah membuka mekanisme klarifikasi, verifikasi, dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Warga yang merasa kondisi ekonominya tidak tercermin dalam data terbaru harus diberi ruang untuk menyampaikan keberatan dan mendapatkan pemeriksaan ulang.
“Kami tidak menolak pembaruan data. Yang kami tuntut adalah akurasi dan transparansi. Kalau datanya benar, tentu tidak ada alasan untuk takut diverifikasi. Tetapi kalau ada kesalahan, pemerintah harus berani memperbaikinya,” tegasnya.
Ludianto mengatakan Pemuda Muhammadiyah Sumenep akan menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah yang mengalami persoalan terkait perubahan desil. Temuan dari lapangan nantinya akan disampaikan kepada pihak terkait untuk mendorong proses verifikasi dan perbaikan data.
“Kami akan terus mengawal. Kalau ditemukan persoalan di lapangan, kami akan menyampaikan dan mendorong agar dilakukan verifikasi serta perbaikan. Jangan sampai masyarakat miskin menjadi korban dari data yang tidak akurat,” katanya.
Ia menegaskan, pengawalan terhadap data kemiskinan merupakan bagian dari fungsi sosial Pemuda Muhammadiyah untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak berhenti pada administrasi, tetapi benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Data kemiskinan bukan alat politik dan bukan sekadar angka statistik. Data harus menjadi dasar menghadirkan keadilan. Karena itu, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep akan terus mengawal perubahan desil di sejumlah kecamatan sampai persoalan ini mendapatkan kejelasan dan solusi yang berpihak kepada masyarakat,” pungkas Ludianto.
Penulis : M
Editor : Id
