Serikat Pekerja Dorong Pembahasan RUU Ketenagakerjaan, Perampasan Aset hingga Reformasi Pajak

Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dengan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, dan organisasi kepemudaan lintas iman di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 1 September 2025. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

JAKARTA, detikkota.com – Perwakilan serikat pekerja menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan silaturahmi di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025). Selain menyatakan komitmen, para buruh juga mengangkat sejumlah isu penting terkait nasib pekerja, mulai dari RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, hingga reformasi pajak.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menegaskan buruh siap berdiri bersama Presiden Prabowo. Ia menekankan dukungan itu diiringi sikap menolak keras aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas. “Kami mendukung demonstrasi yang damai, tetapi menentang perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi,” ujarnya.

Andi Gani menyebut Presiden berkomitmen menjaga ruang demokrasi sekaligus mempercepat pembahasan dua RUU yang menjadi perhatian buruh. “Presiden berjanji RUU Perampasan Aset segera dibahas bersama DPR, begitu juga RUU Ketenagakerjaan yang menjadi tuntutan buruh,” katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menambahkan demonstrasi harus tetap diberi ruang sebagai saluran aspirasi rakyat kecil. Ia menegaskan aksi tersebut harus berlangsung konstitusional dan tanpa kekerasan. “Demonstrasi adalah cara kelompok buruh, petani, nelayan, mahasiswa, hingga rakyat kecil menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal lambat merespons. Pada prinsip ini Presiden setuju,” ucap Iqbal.

Menurut Iqbal, Presiden Prabowo merespons positif seluruh masukan yang disampaikan serikat pekerja maupun kelompok lain yang hadir. Pertemuan berlangsung dalam suasana cair dan terbuka, dengan komitmen bersama menjaga demokrasi sekaligus memperkuat stabilitas bangsa.