Oleh: S.Edy Kachonk Songenep
Jabatan sering kali diposisikan sebagai puncak pencapaian tertinggi dalam karier, politik, maupun struktur sosial. Di atas kertas, setiap kursi kekuasaan dirancang mulia: sebagai jembatan untuk melayani dan membawa perubahan. Namun, dalam realitas sosial hari ini, kita kerap menyaksikan pemandangan sebaliknya—di mana kursi kekuasaan menjelma menjadi panggung teater demi memuaskan ego pribadi.
Fenomena ini melahirkan “politik pencitraan” dan “kepemimpinan artifisial”. Orientasinya bukan lagi tentang seberapa besar dampak positif bagi publik, melainkan seberapa besar tepuk tangan dan validasi sosial yang bisa direngkuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wajah Asli di Balik Topeng
Dulu, kekuasaan diukur dari keringat yang tumpah untuk rakyat. Kini, ukuran itu kerap bergeser menjadi seberapa sering seseorang tampil dan menutupi kegagalan kinerja di balik karisma semu.
Indikator nyata ketika jabatan direduksi menjadi panggung ego:
Haus Validasi: Kebijakan diukur dari potensi viral atau pujian, bukan kebutuhan masyarakat.
Anti-Kritik: Kritik publik dianggap sebagai serangan terhadap ego pribadi, bukan masukan konstruktif.
Gaya Hidup Eksklusif: Memperlebar jarak sosial dan psikologis antara pemimpin dan rakyatnya.
Menghidupkan Kembali Esensi Pengabdian
Kekuasaan pada dasarnya adalah amanah yang rapuh. Sudah saatnya publik lebih kritis menilai pemimpin—bukan dari kemilau retorika, melainkan dari integritas, empati, dan rekam jejak kerja nyata.
Sebab, panggung pertunjukan sehebat apa pun pasti akan menemui babak akhir, dan lampu sorot pada akhirnya akan padam. Yang tertinggal bukanlah riuh tepuk tangan, melainkan jejak kebaikan atau kerusakan yang ditinggalkan.
Pertanyaannya bagi setiap pemegang kuasa hari ini: apakah Anda sedang memimpin untuk melayani, atau sekadar berakting demi memuaskan ego sendiri?
