JAKARTA, detikkota.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Anwar Usman, Ketua MK saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat seperti dikutip detik, Senin (15/10/2023).
Putusan ini diketok oleh 9 hakim konstitusi, meskipun 2 hakim MK di antaranya, yakni Guntur Hamzah dan Suhartoyo mengajukan dissenting opinion.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat Undang-undang. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun. “Sebab bukan kebiasaan atau konvensi,” jelas Arief Hidayat.
MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat.
“Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ihwal menteri menjadi hak prerogatif presiden,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c Undang-undang Pemilu diajukan oleh sejumlah pihak. Di antaranya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda dan juga sejumlah kepala daerah.
Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023.
Para pemohon meminta agar hakim konstitusi menyatakan Pasal 169 c Undang-undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena diskriminatif. PSI misalnya, meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan jadi 35 tahun. Sementara, Partai Garuda meminta frasa dalam pasar tersebut diganti “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan”.
