Langkah Kontraproduktif Menteri Keuangan

Selasa, 16 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI)

Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI)

JAKARTA, detikkota.com – Target pertumbuhan ekonomi 4,5%-5,5% pada tahun 2021, menjadi target yang menantang buat pemerintah dan seluruh pelaku ekonomi di Indonesia.
Dalam kondisi pandemi yang sudah cenderung melandai, vaksinasi yang terus diakselerasi menuju terciptanya herd immunity, selanjutnya dibutuhkan optimisme serta langkah nyata dari semua stakeholders.

Menarik untuk selanjutnya menanggapi pesimisme yang justru selanjutnya dibangun oleh Menteri Keuangan setelah adanya Forum Ekonomi atau World Economy Forum (WEF) lewat the Global Risk Report 2021 di Davos, Swiss.

Resiko yang diamini oleh Menteri Keuangan diantaranya resiko asset bubbles, price instability, commidity shocks, debt crisis dan resiko geopolitik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menteri Keuangan seperti mengulas dan justru mengamini kondisi-kondisi yang ada. Sebuah pendapat yang tidak salah, tapi cenderung tidak perlu dan tidak produktif.

Paling tidak, ada 2 hal yang bisa menjadi modal dan tolok ukur, pemerintah tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keadaan yang ada.
Pertama adalah jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta orang, adalah local domestic demand yang sangat besar serta ditopang oleh kekayaan alam yang berlimpah. Ketika pemerintah bisa mendesain regulasi dari hulu sampai hilir yang bisa mengoptimalkan nilai tambah, maka Indonesia akan bangkit secara lebih cepat dalam konteks ekonomi. Inilah filosofi dari program Presiden Jokowi tentang transformasi ekonomi, gagasan pokok Pak Presiden untuk melakukan hilirisasi.

Hal kedua adalah sudah dikeluarkannya UU nomor 2 tahun 2020 sebagai pengganti Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19, dimana pemerintah mempunyai ruang kebijakan fiskal dan moneter yang sangat fleksibel, bahkan untuk berhutang melebihi peraturan perundang-undangan yang ada.

Dengan sumber yang berlimpah dan fleksibilitas ruang regulasi yang dipunyai, pemerintah seharusnya selanjutnya menumbuhkan optimisme menuju percepatan dan pemulihan ekonomi nasional, bukan sekedar mengaminkan narasi pesimisme yang dibangun oleh dunia global. Seperti halnya Negara China yang bisa bangkit dan melesat ekonominya karena fokus dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan konsistensi pemerintahnya.(red)

Berita Terkait

Tim Itwasda Polda Jatim Gelar Audit Kinerja Tahap II di Polres Sumenep
Wali Kota Eri Cahyadi Sambut Delegasi 17 Negara dalam Peringatan 70 Tahun KAA di Surabaya
PB ISSI Beri Penghargaan untuk Banyuwangi, Apresiasi Konsistensi Kembangkan Sport Tourism
BMKG Imbau Warga Jatim Waspadai Cuaca Ekstrem, Lumajang Masuk Daerah Rawan
DLH Surabaya Selidiki Fenomena Ikan Mabuk di Banyu Urip dan Kalimas, Diduga Akibat Penurunan Kadar Oksigen
Siswa SDN Tamberu 2 Belajar di Tenda Dekat TPA, DPRD Pamekasan Desak Solusi Cepat
Dari Kain ke Peradaban: Batik Tulis Canteng Koneng Hidupkan Nilai Sumpah Pemuda
Balmon Surabaya Gelar UNAR 2025 di Pamekasan, 60 Peserta Ikuti Ujian Amatir Radio

Berita Terkait

Senin, 3 November 2025 - 15:18 WIB

Tim Itwasda Polda Jatim Gelar Audit Kinerja Tahap II di Polres Sumenep

Jumat, 31 Oktober 2025 - 10:22 WIB

Wali Kota Eri Cahyadi Sambut Delegasi 17 Negara dalam Peringatan 70 Tahun KAA di Surabaya

Kamis, 30 Oktober 2025 - 17:50 WIB

PB ISSI Beri Penghargaan untuk Banyuwangi, Apresiasi Konsistensi Kembangkan Sport Tourism

Kamis, 30 Oktober 2025 - 13:37 WIB

BMKG Imbau Warga Jatim Waspadai Cuaca Ekstrem, Lumajang Masuk Daerah Rawan

Kamis, 30 Oktober 2025 - 11:42 WIB

DLH Surabaya Selidiki Fenomena Ikan Mabuk di Banyu Urip dan Kalimas, Diduga Akibat Penurunan Kadar Oksigen

Berita Terbaru