Langkah Kontraproduktif Menteri Keuangan

Selasa, 16 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI)

Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI)

JAKARTA, detikkota.com – Target pertumbuhan ekonomi 4,5%-5,5% pada tahun 2021, menjadi target yang menantang buat pemerintah dan seluruh pelaku ekonomi di Indonesia.
Dalam kondisi pandemi yang sudah cenderung melandai, vaksinasi yang terus diakselerasi menuju terciptanya herd immunity, selanjutnya dibutuhkan optimisme serta langkah nyata dari semua stakeholders.

Menarik untuk selanjutnya menanggapi pesimisme yang justru selanjutnya dibangun oleh Menteri Keuangan setelah adanya Forum Ekonomi atau World Economy Forum (WEF) lewat the Global Risk Report 2021 di Davos, Swiss.

Resiko yang diamini oleh Menteri Keuangan diantaranya resiko asset bubbles, price instability, commidity shocks, debt crisis dan resiko geopolitik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menteri Keuangan seperti mengulas dan justru mengamini kondisi-kondisi yang ada. Sebuah pendapat yang tidak salah, tapi cenderung tidak perlu dan tidak produktif.

Paling tidak, ada 2 hal yang bisa menjadi modal dan tolok ukur, pemerintah tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keadaan yang ada.
Pertama adalah jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta orang, adalah local domestic demand yang sangat besar serta ditopang oleh kekayaan alam yang berlimpah. Ketika pemerintah bisa mendesain regulasi dari hulu sampai hilir yang bisa mengoptimalkan nilai tambah, maka Indonesia akan bangkit secara lebih cepat dalam konteks ekonomi. Inilah filosofi dari program Presiden Jokowi tentang transformasi ekonomi, gagasan pokok Pak Presiden untuk melakukan hilirisasi.

Hal kedua adalah sudah dikeluarkannya UU nomor 2 tahun 2020 sebagai pengganti Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19, dimana pemerintah mempunyai ruang kebijakan fiskal dan moneter yang sangat fleksibel, bahkan untuk berhutang melebihi peraturan perundang-undangan yang ada.

Dengan sumber yang berlimpah dan fleksibilitas ruang regulasi yang dipunyai, pemerintah seharusnya selanjutnya menumbuhkan optimisme menuju percepatan dan pemulihan ekonomi nasional, bukan sekedar mengaminkan narasi pesimisme yang dibangun oleh dunia global. Seperti halnya Negara China yang bisa bangkit dan melesat ekonominya karena fokus dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan konsistensi pemerintahnya.(red)

Berita Terkait

Presiden Prabowo Instruksikan TNI AL Cari Rombongan Jurnalis yang Hilang Kontak, 11 Kapal Dikerahkan
Atlet Indonesia Matangkan Persiapan Jelang Asian Games XX Aichi-Nagoya 2026
Presiden Prabowo Tekankan Persatuan: Beda Pilihan Boleh, Kerukunan Jangan Hilang
Warga Soroti Proyek Drainase di Nagri Tengah, K3 Pekerja Dipertanyakan
Lahir di Angka Istimewa, Muhammad Mateen Arrash Jadi Kebahagiaan Baru Keluarga Didik Haryanto
Bukan Sekadar Layani Warga, ASN Sumenep Diajak Jadi Penyelamat Lewat Setetes Darah
Bank Dunia Sebut 64 Persen Penduduk Indonesia Miskin, Ekonom: Jangan Dibaca Mentah
BMKG Peringatkan Hujan dan Angin Kencang 8-10 September, Sejumlah Wilayah Wajib Waspada

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 14:25 WIB

Presiden Prabowo Instruksikan TNI AL Cari Rombongan Jurnalis yang Hilang Kontak, 11 Kapal Dikerahkan

Rabu, 9 September 2026 - 23:44 WIB

Atlet Indonesia Matangkan Persiapan Jelang Asian Games XX Aichi-Nagoya 2026

Rabu, 9 September 2026 - 23:29 WIB

Presiden Prabowo Tekankan Persatuan: Beda Pilihan Boleh, Kerukunan Jangan Hilang

Rabu, 9 September 2026 - 15:58 WIB

Warga Soroti Proyek Drainase di Nagri Tengah, K3 Pekerja Dipertanyakan

Rabu, 9 September 2026 - 13:51 WIB

Lahir di Angka Istimewa, Muhammad Mateen Arrash Jadi Kebahagiaan Baru Keluarga Didik Haryanto

Berita Terbaru