Audiensi Evaluasi Kinerja Bappeda, FKMS : Bupati Jangan Ragu Untuk Melakukan Restrukturisasi

Jumat, 19 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com – Sejumlah mahasiswa dari Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Jumat (19/3/2021).

Audiensi yang berlangsung di Gedung Graha Arya Wiraraja Lantai II Kantor Pemkab Sumenep itu ditemui langsung oleh Wakil Bupati Sumenep dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dalam audiensinya, mahasiswa mengevaluasi kinerja Bappeda Sumenep yang cenderung telah membuat persoalan fosfat menjadi semakin runyam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baru-baru ini, Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan Bappeda terindikasi berusaha melakukan pembohongan publik dengan mengatakan bahwa informasi yang menyebutkan rencana penambahan lokasi tambang fosfat adalah “GOSIP” di ruang paripurna DPRD dalam acara rapat dengar pendapat.

“Padahal acara tersebut dihadiri oleh DPRD, pimpinan organisasi mahasiswa dan tokoh-tokoh kiai se Kabupaten Sumenep. Tindakan ini telah mencoreng citra birokrasi dan pemerintah kabupaten Sumenep,” kata Sutris, Jumat (19/3).

Selain pada persoalan tambang fosfat, kinerja Bappeda yang mereka juga menyoroti persoalan tambak udang yang sampai saat ini belum menemukan solusi penyelesaian yang baik. Bappeda diduga kurang cermat dalam mengeluarkan rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Hal tersebut menurut mahasiswa mengakibatkan banyaknya tambak udang berizin yang diduga melanggar sempadan pantai. Selain itu, penataan lokasi tambak udang juga amburadul sehingga mengganggu sektor yang lain seperti pariwisata.

“Beberapa contoh yang kami paparkan hanya bagian kecil dari evaluasi mahasiswa terhadap Bappeda,” ujarnya.

Maka dari itu, mahasiswa meminta Bupati Sumenep untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Bappeda Sumenep.

“Bahkan jika memang perlu, bupati jangan ragu untuk melakukan restrukturisasi,” tegas Sutrisno.

Sementara itu, Nyai Hj. Dewi Khalifah Wakil Bupati Sumenep menyampaikan, apabila peran kontrol mahasiswa terhadap pemerintahan akan ditampung terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama pihak-pihak terkait di level ekskutif.

“Intinya kami akan mencoba menelaah, mengkaji apa yang menjadi aspirasi mahasiwa,” singkatnya. (Md)

Berita Terkait

Petani Kepulauan Butuh Pupuk, DPRD Sumenep Dorong Percepatan Penyaluran
Dugaan Transaksi Lapak Pasar Ganding Jadi Sorotan, Praktisi Hukum Desak Transparansi Total
Silaturahim ke PWNU Jatim, LKKNU Sumenep Perkuat Arah Program Kerja
Aliansi Hukum Indonesia Gelar Aksi Simbolis, Desak Dugaan TPPU yang Menyeret Oknum Kejaksaan Diusut Transparan
Pembagian Lapak Pasar Ganding Disorot, Sulaisi: Jangan Jadikan Pasar Milik Rakyat sebagai Ruang Ketidakadilan
PT IKS Kembali Jadi Sorotan, Pekerja Keluhkan Sistem Pengupahan hingga Dugaan Pelanggaran
Diduga ODGJ Tidur di Trotoar Kota Sumenep, SERDADU Desak Pemkab Jangan Tutup Mata
Diduga Pengambilan Batu dari Kawasan Mata Air, Proyek P3-TGAI Desa Margaluyu Tuai Sorotan

Berita Terkait

Minggu, 12 Juli 2026 - 18:53 WIB

Petani Kepulauan Butuh Pupuk, DPRD Sumenep Dorong Percepatan Penyaluran

Minggu, 12 Juli 2026 - 10:33 WIB

Dugaan Transaksi Lapak Pasar Ganding Jadi Sorotan, Praktisi Hukum Desak Transparansi Total

Minggu, 12 Juli 2026 - 09:19 WIB

Silaturahim ke PWNU Jatim, LKKNU Sumenep Perkuat Arah Program Kerja

Jumat, 10 Juli 2026 - 16:07 WIB

Pembagian Lapak Pasar Ganding Disorot, Sulaisi: Jangan Jadikan Pasar Milik Rakyat sebagai Ruang Ketidakadilan

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:27 WIB

PT IKS Kembali Jadi Sorotan, Pekerja Keluhkan Sistem Pengupahan hingga Dugaan Pelanggaran

Berita Terbaru