Diduga Palsukan Tanda Tangan RKPDes dan RAPBDes, Kades Pajanangger Terancam Pidana

Sabtu, 3 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com — Dugaan pemalsuan tanda tangan kembali mencuat dalam tata kelola pemerintahan desa. Kepala Desa Pajanangger diduga memalsukan tanda tangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan RAPBDes untuk tahun anggaran 2015 hingga 2017.

Sekretaris BPD Pajanangger, Moh. Ali, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani maupun mengetahui isi dokumen RKPDes dan RAPBDes tersebut. Ia mengaku selama menjabat tidak pernah diperlihatkan dokumen perencanaan dan anggaran desa itu.

“Saya tidak pernah menandatangani, bahkan melihat dokumen itu pun tidak pernah,” kata Moh. Ali, Sabtu (3/1/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan tersebut memunculkan dugaan bahwa dokumen RKPDes dan RAPBDes sengaja tidak dibuka kepada BPD, meskipun secara aturan dokumen tersebut bersifat publik dan menjadi bagian dari fungsi pengawasan BPD.

Aktivis hukum King Adi menilai tertutupnya dokumen perencanaan dan anggaran desa merupakan indikasi awal adanya dugaan pelanggaran hukum. Menurutnya, jika dokumen publik disembunyikan dari pihak yang berwenang, hal tersebut patut dicurigai.

Ia menyebut dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut berpotensi melanggar Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dijerat Pasal 421 KUHP terkait penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat.

Dari sisi administrasi pemerintahan desa, King Adi menilai perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat (4) tentang larangan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa. Pelanggaran tersebut dapat berujung pada sanksi administratif berupa pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap oleh bupati.

“Yang perlu dipahami, sanksi administrasi ini tetap bisa dijatuhkan meskipun proses pidana sedang berjalan. Jadi tidak ada alasan untuk melindungi pelaku jika terbukti melanggar,” tegas King Adi.

Kasus ini kembali memunculkan sorotan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Pajanangger. Publik kini menanti langkah aparat penegak hukum serta sikap pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

Penulis : Red

Editor : Red

Berita Terkait

Bupati Fauzi Apresiasi Bakti Sosial PDGI, Layanan Kesehatan Gigi Gratis Sasar Masyarakat Sumenep
Potensi Migas Besar, BEM Sumenep Tagih Transparansi DBH dan Kepastian PI 10 Persen
BEM Sumenep Desak Pemda Benahi Distribusi BBM dan Ketimpangan Pembangunan Daratan-Kepulauan
Demokrasi Desa Berjalan Sukses, Abdul Jalil Unggul dalam Pemilihan Anggota BPD Citalang Dusun 1
Tekan Volume Sampah, Bupati Ipuk Dorong Warga Banyuwangi Olah Sampah Organik Lewat Teba
PDAM Gapura Tirta Rahayu Jelaskan Kronologi Gangguan Distribusi Air di Purwakarta
Enam Warga Terjangkit DBD, Puskesmas Pragaan Siapkan Fogging di Wilayah Rawan
Kapolresta Sumenep Turun Langsung Pimpin Patroli Malam, Sasar 3C dan Balap Liar

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:28 WIB

Bupati Fauzi Apresiasi Bakti Sosial PDGI, Layanan Kesehatan Gigi Gratis Sasar Masyarakat Sumenep

Selasa, 17 November 2026 - 15:51 WIB

Potensi Migas Besar, BEM Sumenep Tagih Transparansi DBH dan Kepastian PI 10 Persen

Selasa, 17 November 2026 - 15:25 WIB

BEM Sumenep Desak Pemda Benahi Distribusi BBM dan Ketimpangan Pembangunan Daratan-Kepulauan

Selasa, 17 November 2026 - 13:07 WIB

Demokrasi Desa Berjalan Sukses, Abdul Jalil Unggul dalam Pemilihan Anggota BPD Citalang Dusun 1

Sabtu, 14 November 2026 - 17:06 WIB

Tekan Volume Sampah, Bupati Ipuk Dorong Warga Banyuwangi Olah Sampah Organik Lewat Teba

Berita Terbaru