Distribusi Pupuk Subsidi di Sapeken Terhambat, Petani Kepulauan Harus Bayar Ongkos Ganda

Rabu, 13 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com – Polemik distribusi pupuk bersubsidi di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan. Petani di Kecamatan Sapeken mengeluhkan jalur penyaluran yang panjang, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran, sehingga menambah beban biaya bagi mereka.

Tokoh muda asal Desa Saur Saebus, Inyoman Sudirman, mengungkapkan bahwa pada penyaluran tahun lalu, jatah pupuk untuk desanya hanya dikirim hingga Desa Sabuntan. Untuk mendapatkannya, petani harus menyeberangi laut dan menyewa perahu, meski biaya distribusi sudah tercantum dalam anggaran pemerintah kabupaten.

“Kalau memang ada anggaran kirim dari kabupaten, kenapa pupuk tidak langsung sampai ke pulau kami?” tegas Sudirman, Rabu (13/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, hambatan distribusi ini membuat petani harus mengeluarkan ongkos ganda — biaya transportasi dari desa ke lokasi penebusan pupuk, ditambah ongkos laut yang nilainya bisa mencapai ratusan ribu rupiah per perjalanan. Kondisi ini dinilai merugikan, mengingat pupuk subsidi merupakan bantuan negara yang seharusnya memudahkan petani.

Sudirman memetakan empat persoalan utama yang menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi di kepulauan tidak berjalan efektif:

1. Data RDKK Tidak Akurat – Banyak petani tidak tercatat sebagai penerima, sementara pihak yang bukan petani justru terdaftar.

2. Lemahnya Pengawasan – Minimnya kontrol di lapangan membuat pupuk rentan diselewengkan.

3. Penyimpangan oleh Oknum – Ada praktik ilegal menjual pupuk subsidi di luar ketentuan.

4. Kurangnya Edukasi Petani – Minimnya sosialisasi membuat petani tidak memahami mekanisme penyaluran dan hak mereka.

Ia menegaskan, persoalan ini tidak hanya berdampak pada produktivitas lahan, tetapi juga pada keberlangsungan ketahanan pangan di daerah. “Pupuk adalah urat nadi pertanian. Jika akses petani terhadap pupuk terputus, produksi akan menurun, lahan menjadi tidak tergarap, dan kesejahteraan petani semakin tertinggal,” ujarnya.

Masyarakat setempat berharap pemerintah daerah segera mengevaluasi sistem distribusi, memastikan penyaluran tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat lokasi, termasuk ke pulau-pulau kecil seperti Saur Saebus.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep terkait keluhan warga Sapeken tersebut.

Berita Terkait

Kapolresta Sumenep Nobar Final Piala Dunia 2026 Bersama Warga, Perkuat Silaturahmi dan Sportivitas
Warga Raas Lepas Camat Subiyakto dengan Haru, Apresiasi Pengabdian Selama Menjabat
Baznas Sumenep Jangkau Pulau Terluar, Salurkan Bantuan RTLH untuk Dua Warga Pagerungan Kecil
Petani Kepulauan Butuh Pupuk, DPRD Sumenep Dorong Percepatan Penyaluran
Aliansi Hukum Indonesia Gelar Aksi Simbolis, Desak Dugaan TPPU yang Menyeret Oknum Kejaksaan Diusut Transparan
Pembagian Lapak Pasar Ganding Disorot, Sulaisi: Jangan Jadikan Pasar Milik Rakyat sebagai Ruang Ketidakadilan
Diduga ODGJ Tidur di Trotoar Kota Sumenep, SERDADU Desak Pemkab Jangan Tutup Mata
Diduga Pengambilan Batu dari Kawasan Mata Air, Proyek P3-TGAI Desa Margaluyu Tuai Sorotan

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 06:09 WIB

Kapolresta Sumenep Nobar Final Piala Dunia 2026 Bersama Warga, Perkuat Silaturahmi dan Sportivitas

Kamis, 16 Juli 2026 - 12:04 WIB

Warga Raas Lepas Camat Subiyakto dengan Haru, Apresiasi Pengabdian Selama Menjabat

Selasa, 14 Juli 2026 - 15:06 WIB

Baznas Sumenep Jangkau Pulau Terluar, Salurkan Bantuan RTLH untuk Dua Warga Pagerungan Kecil

Minggu, 12 Juli 2026 - 18:53 WIB

Petani Kepulauan Butuh Pupuk, DPRD Sumenep Dorong Percepatan Penyaluran

Jumat, 10 Juli 2026 - 21:11 WIB

Aliansi Hukum Indonesia Gelar Aksi Simbolis, Desak Dugaan TPPU yang Menyeret Oknum Kejaksaan Diusut Transparan

Berita Terbaru