Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

Rabu, 7 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan pers terkait pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Selasa (6/1/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan pers terkait pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Selasa (6/1/2026).

SURABAYA, detikkota.com – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk menangani wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pembentukan satgas tersebut bertujuan mempercepat pemulihan pascabencana di tiga provinsi tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas. Penunjukan tersebut disampaikan usai taklimat awal tahun yang digelar di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (6/1/2026).

Menurut Prasetyo, Mendagri akan didampingi Wakil Ketua Satgas Richard Tampubolon serta dewan pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Struktur ini dibentuk untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penunjukan Mendagri sebagai Ketua Satgas, kata Prasetyo, mempertimbangkan luasnya wilayah terdampak bencana yang mencakup tiga provinsi. Pemerintah menilai koordinasi antardaerah dapat dilakukan lebih optimal melalui peran Kementerian Dalam Negeri.

Terkait pelaksanaan tugas, Prasetyo menegaskan satgas akan bekerja secepat mungkin sesuai tahapan yang telah disusun. Prioritas utama pemerintah adalah percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian.

Selain pembangunan hunian, upaya pemulihan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga terkait, Polri, hingga Danantara. Kementerian Pekerjaan Umum juga telah menyusun rencana penanganan berdasarkan data tingkat kerusakan di lapangan.

Untuk rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, pemerintah menargetkan penyaluran kompensasi dapat segera direalisasikan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan rumah, sehingga masyarakat dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.

Penulis : Set

Editor : Set

Berita Terkait

Penumpang Bandara Banyuwangi Naik 5 Persen Selama Libur Lebaran 2026
Pemerintah Refocusing Anggaran hingga Rp130 Triliun, Fokus pada Belanja Produktif
Arus Balik Tol Trans Jawa Kondusif, 2,9 Juta Kendaraan Masuk Jakarta
Presiden Prabowo Dorong Percepatan Program Waste to Energy di Kota Besar
Pemerintah Kaji WFH Sehari dalam Sepekan, Sejumlah Sektor Berpotensi Dikecualikan
Harga Emas Perhiasan Hari Ini, 24 Maret 2026, Cek Pergerakannya
Wamenhub Suntana Tinjau Langsung Antrean Panjang Pemudik Bali–Jawa di Gilimanuk
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, GMNI Jatim Desak Pengusutan Tuntas

Berita Terkait

Sabtu, 4 April 2026 - 13:18 WIB

Penumpang Bandara Banyuwangi Naik 5 Persen Selama Libur Lebaran 2026

Rabu, 1 April 2026 - 10:49 WIB

Pemerintah Refocusing Anggaran hingga Rp130 Triliun, Fokus pada Belanja Produktif

Senin, 30 Maret 2026 - 11:15 WIB

Arus Balik Tol Trans Jawa Kondusif, 2,9 Juta Kendaraan Masuk Jakarta

Kamis, 26 Maret 2026 - 13:13 WIB

Presiden Prabowo Dorong Percepatan Program Waste to Energy di Kota Besar

Rabu, 25 Maret 2026 - 14:20 WIB

Pemerintah Kaji WFH Sehari dalam Sepekan, Sejumlah Sektor Berpotensi Dikecualikan

Berita Terbaru

Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma saat memimpin rapat koordinasi stabilitas stok LPG 3 kilogram dan BBM di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (9/4/2026).

Pemerintahan

Distribusi LPG 3 Kg di Lumajang Dipercepat, Pengawasan Diperketat

Kamis, 9 Apr 2026 - 14:41 WIB