PURWAKARTA, detikkota.com – Pekerjaan pengaspalan jalan lingkungan di Kampung Tegalbuah RT 16/RW 05, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menuai sorotan warga. Proyek yang dikerjakan oleh TPK Desa Jatimekar dengan sumber anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat sebesar Rp 98.000.000 ini dinilai tidak maksimal.
Pekerjaan yang dilakukan pada Selasa lalu itu dianggap kurang berkualitas karena lapisan aspal tampak tipis, kasar, serta tidak disertai keterangan tinggi dan lebar pada papan informasi kegiatan.
Diduga Tak Sesuai RAB dan Petunjuk Teknis
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan pantauan awak media Bratapos di lokasi, pekerjaan pengaspalan tersebut diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), petunjuk pelaksanaan (Juklak), dan petunjuk teknis (Juknis).
Indikasi tersebut terlihat dari penggunaan aspal yang sangat tipis serta banyaknya agregat pasir yang tampak mendominasi. Proses pemadatan di lapangan juga dinilai tidak maksimal.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku heran melihat hasil pekerjaan yang baru selesai dua hari lalu itu.
“Pekerjaannya tidak profesional dan terkesan lebih mementingkan keuntungan pribadi atau kelompok daripada kualitas. Pengawasan dari Inspektorat dan dinas terkait lemah sekali,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ketebalan aspal tidak sesuai standar sehingga diragukan bisa bertahan lama.
Warga Pengguna Jalan: Senang Ada Proyek, Tapi Kecewa Hasilnya
Seorang warga pengguna jalan berinisial CO mengatakan senang dengan adanya pembangunan jalan tersebut. Namun, ia turut menyayangkan kualitas pengaspalan yang dianggap tidak memadai.
“Jalannya jadi lebih enak, tapi hasil pekerjaannya mengecewakan. Aspalnya tipis dan cepat rusak,” ucapnya.
Banyak Bagian Sudah Mengalami Kerusakan
Hasil investigasi di lapangan menunjukkan hamparan hotmix yang diduga dikerjakan asal jadi serta tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP).
Beberapa bagian tepi aspal terlihat sudah mulai hancur, dan kualitas agregat yang digunakan diduga berasal dari material yang tidak tahan aus, berbentuk bulat, serta licin.
Jenis lapisan Asphalt Concrete – Wearing Course (AC-WC) yang digunakan pun tampak mengalami pengausan lebih cepat dari biasanya.
Potensi Pelanggaran Hukum
Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur yang dibiayai pemerintah dilakukan dengan kualitas baik dan mampu bertahan lama, mengingat jalan merupakan fasilitas penting bagi pertumbuhan ekonomi warga.
Jika terbukti merugikan keuangan negara, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan jerat hukum sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana 4–20 tahun penjara dan denda Rp 200 juta – Rp 1 miliar.
Pasal 3 UU tersebut juga menjerat pelaku yang menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 1–20 tahun penjara dan denda Rp 50 juta – Rp 1 miliar.
Inspektorat dan APH Diharapkan Bertindak
Menindaklanjuti laporan masyarakat dan temuan di lapangan, warga berharap Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) Purwakarta segera turun melakukan survei langsung. Tujuannya untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek telah sesuai aturan dan tidak merugikan negara.
Transparansi anggaran dan pelaksanaan proyek juga diharapkan dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi secara langsung.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari pihak Inspektorat maupun Kepala Desa Jatimekar, Nono Supriatna.
Penulis : Team
Editor : Team
