Puluhan Warga Demo Kantor DPMD Sumenep

Senin, 31 Mei 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com – Dugaan ketidak netralan Panitia Pemilihan Kepala Desa Payudan Daleman, Guluk Guluk, Sumenep, Madura, Jawa timur, Forum Advokasi Masyarakat (FAM) demo ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) setempat. Senin (31/05/2021).

Ketua Forum Advokasi Masyarakat (FAM) Mansur Han Mengatakan, Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk Pengejantahan demokrasi pancasila secara umum di Indonesia, maka dari itu seluruh proses pelaksanaannya harusiah sesuai dengan asas demokrasi yaitu luber-jurdil, dan tentunya semua proses pemilihan tersebut haruslah transparan.

“Tuntutan yang di minta kepada pihak DPMD yang pertama paniti tidak melayani dan yang kedua pemalsuan Surat keterangan (SK)”ucapnya

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kami menuntut agar membentuk ulang panitia pemilihan kepala desa payudan daleman, yang dalam kinerjanya cenderung curang dan nepotis Membuka data erangkat Desa Payudan tahun 2016 beserta laporan seluruh kegiatan dan slip gaji atau tunjangan perangkat desa.

“Akan tetapi lain prinsip lain di lapangan ,kami mencium bau busuk kecurangan sistematis yang di lakukan oleh panitia pemilihan kepala desa, yang dalam penjaringan panitia tersebut.,” Ujar Mansur (31/05).

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli menjelaskan, aksi itu sebagai salah satu bentuk pengaduan berupa audiensi dan aspirasi dari masyarakat kepada pihaknya.

Kami sampaikan bahwa pihak panitia kabupaten sumenep telah melakukan upaya fasilitasi seminggu yang lalu.

“Ternyata mereka ada yang kurang faham dan kurang puas. Kami sudah jelaskan bahwa Pilkades sudah ada peraturan yang wajib di patuhi, secara tehnis sudah dalam peraturan,” ucapnya.

“Kalau memang ada informasi indaksi pemalsuan dokumen, saya sampaikan kalau memang ada fakta atau data baru terkait Pemalsuan silahkan ada ruang lain, namanya proses hukum,” pungkasnya. (Fer)

Berita Terkait

Presiden Prabowo: Olahraga Cerminan Kekuatan dan Kebangkitan Bangsa
Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:12 WIB

Presiden Prabowo: Olahraga Cerminan Kekuatan dan Kebangkitan Bangsa

Rabu, 7 Januari 2026 - 15:58 WIB

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Rabu, 7 Januari 2026 - 13:07 WIB

Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Berita Terbaru