SUMENEP, detikkota.com – Dua unit kendaraan pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep terungkap menunggak pajak kendaraan bermotor sejak tahun lalu. Fakta ini memicu gelombang kritik publik terhadap lemahnya keteladanan dan disiplin Pemkab Sumenep dalam menegakkan aturan yang justru mereka terapkan kepada masyarakat.
Data di lapangan menunjukkan, kendaraan operasional jenis Isuzu NMR71 dengan nomor polisi M 8266 VP tidak membayar pajak sejak Juli 2023, sedangkan satu unit lainnya bernomor polisi M 8285 VP menunggak sejak November 2024. Ironisnya, kedua truk tersebut hingga kini masih aktif digunakan untuk mengangkut sampah dari sejumlah titik di wilayah perkotaan Sumenep.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen Pemkab Sumenep dalam menegakkan kepatuhan hukum dan tata kelola aset daerah. Padahal, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Samsat Sumenep, pemerintah kerap melakukan sosialisasi dan razia pajak kendaraan bermotor untuk menindak masyarakat yang terlambat membayar pajak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ironis sekali, rakyat dikejar-kejar untuk taat bayar pajak, tapi pemerintah sendiri justru abai. Ini bentuk ketidakseriusan dan lemahnya teladan dari Pemkab,” kritik Achmad Efendi, salah satu aktivis Sumenep, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, kasus ini tidak bisa dianggap sepele. Kendaraan dinas merupakan aset negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika pajaknya dibiarkan mati, hal itu mencerminkan rendahnya tanggung jawab birokrasi dan bisa menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola keuangan daerah.
“Kalau kendaraan dinas saja mati pajak, bagaimana mereka bisa menuntut masyarakat untuk patuh? Ini persoalan serius yang mencerminkan lemahnya pengawasan internal,” tegas Efendi.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Farida Hasan, mengakui adanya keterlambatan pembayaran pajak tersebut. Ia menyebut keterbatasan anggaran menjadi alasan utama.
“Jadi itu akan diperpanjang tahun depan, karena terkendala oleh anggaran,” ujarnya melalui panggilan WhatsApp.
Pernyataan tersebut justru menambah sorotan publik. Banyak pihak menilai, alasan keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan kewajiban hukum.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi Pemkab Sumenep untuk menunjukkan konsistensi antara kebijakan dan tindakan nyata di lapangan. Jika dibiarkan berlarut tanpa evaluasi, kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah daerah dipastikan akan terus menurun.
Penulis : Md
Editor : Md
