Gubernur Jatim Sambut Baik Putusan MK Soal Masa Jabatan Kepala Daerah

SURABAYA, detikkota.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Wagub Jatim, Emil Dardak dkk soal masa jabatan kepala daerah yang semula dipotong akibat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 karena pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Menurutnya, masa jabatan kepala daerah itu tak boleh dipotong dan harus tuntas sesuai aturan yang berlaku.

“Masa jabatan itu memang enggak boleh dikurangi biar satu hari pun, aturannya begitu,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jatim dilansir CNN Indonesia, Sabtu (23/12/2023).

Ketua Muslimat NU itu mengatakan, dengan putusan MK tersebut maka masa jabatannya bersama Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak tidak berakhir pada 31 Desember 2023, melainkan jadi 13 Februari 2024.

“Iya [sampai 13 Februari 2024] Tadi pagi Pak Sekjen Kemendagri telepon begitu,” imbuhnya.

Dengan masa jabatan itu, Khofifah mengklaim bisa menuntaskan programnya di Jatim dengan lebih leluasa hingga akhir masa jabatan pada Februari tahun depan. Dengan begitu, lanjutnya, masih bisa meresmikan beberapa proyek di sejumlah daerah.

“Banyak program yang seharusnya diresmikan memang enggak nutut kalau Desember berhenti,” tegasnya.

Meskipun demikian, dia mengaku harus pamit sebentar dari Jatim karena harus melaksanakan ibadah umrah pada 1 Januari 2024. Pasalnya, perjalanan ke Mekkah, Arab Saudi sudah direncanakannya sejak lama.

“Tapi Januari tanggal 1 saya umrah, ini kan sudah program lama kawan-kawan,” sebutnya.

Terpisah, sebagai penggugat Emil Dardak berharap putusan MK itu membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

“Sekiranya sesuai yang kami pahami, semoga keputusan ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat,” ucapnya.

<span;>Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan 7 kepala daerah terkait akhir masa jabatan mereka.

Kepala daerah yang mengajukan uji materi itu adalah Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

Kemudian Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Wali Kota Bogor Didie A Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten AnTaha, Wali Kota Padang Hendri Septa dan Wali Kota Tarakan Khairul.

Mereka mengajukan uji materiil Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) yang mengatur kepala daerah hasil pemilihan 2018 menjabat sampai 2023. Alasannya, meski dipilih lewat Pilkada 2018, para pemohon baru dilantik pada 2019.

Jika masa jabatan mereka mesti berakhir di 2023, maka periode kepemimpinan mereka tak utuh selama lima tahun seperti diatur undang-undang.