SUMENEP, detikkota.com – Transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, kini menjadi sorotan warga. Pasalnya, meski disebut mengelola anggaran ratusan juta rupiah, sejumlah petani mengaku tidak pernah menerima bantuan, khususnya untuk program ketahanan pangan.
Penjabat (PJ) Kepala Desa Saur Saebus, Marjuni, hingga berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp Senin (2/2/2026). Padahal, terdapat sejumlah pertanyaan krusial yang diajukan terkait pengelolaan BUMDes.
Beberapa poin yang dipertanyakan antara lain, benarkah BUMDes Desa Saur Saebus mengelola anggaran lebih dari Rp200 juta, serta peruntukan detail dari anggaran tersebut. Selain itu, juga mempertanyakan berapa besar dana yang dialokasikan khusus untuk program ketahanan pangan, serta fokus kegiatan dari program tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya itu, meminta kejelasan mengenai siapa saja penerima manfaat dana ketahanan pangan juga dilontarkan dalam pertanyaan, termasuk jumlah penerima dan besaran bantuan yang disalurkan. Pertanyaan paling mendasar yang hingga kini belum terjawab adalah mengapa sebagian petani mengaku tidak pernah menerima bantuan atau bahkan tidak mengetahui adanya program ketahanan pangan dari BUMDes.
Saat dikonfirmasi terpisah, Camat Sapeken, Hamka, enggan memberikan penjelasan lebih jauh dan hanya mengarahkan agar konfirmasi dilakukan langsung kepada kepala desa.
“Silahkan konfirmasi ke Pak Kadesnya Pak,” singkat Hamka dalam pesan WhatsApp, Kamis (5/2/2026).
Sebelumnya, warga Desa Saur Saebus diketahui berhasil melakukan panen jagung. Namun, panen tersebut disebut dilakukan secara mandiri tanpa dukungan BUMDes. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat ketahanan pangan disebut-sebut sebagai salah satu pos utama penggunaan anggaran BUMDes.
Pengakuan warga yang tidak pernah menerima bantuan memperkuat dugaan adanya ketimpangan antara perencanaan anggaran dan realisasi di lapangan. Minimnya keterbukaan dari pihak desa dan pengelola BUMDes dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik.
Hingga kini, warga berharap ada penjelasan resmi dan terbuka dari pemerintah desa maupun pengelola BUMDes agar pengelolaan dana desa, khususnya yang menyangkut hajat hidup petani, tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Penulis : M/Red
Editor : M/Red
