PP IPPNU Adakan Seminar Santri Talk: Ciptakan Ruang Aman Belajar Bagi Pelajar Santri Putri

Rabu, 1 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU) menggelar Seminar Santri Talk dengan tema ‘Ciptakan Ruang Aman Belajar Bagi Santri’, Senin (30/01/2023) di Pondok Pesantren As-Shidqiyah. Kegiatan ini digelar untuk merespon persoalan maraknya kekerasan seksual di Pondok Pesantren.

Lembaga Konseling Pelajar Putri (LKPP) Pengurus Pusat (PP) IPPNU menunjukan data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK Pada tahun 2022) bahwa terdapat 1.512 aduan yang masuk ke LBH Apik Jakarta.

Angka tersebut meningkat drastis jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 1.321 kasus. Tercatat dari total pengaduan yang masuk, kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 1.185 dan non kekerasan terhadap perempuan 322 kasus. Tentu hal tersebut dapat menimbulkan dampak psikis dan fisik kepada korban.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dan hal yang paling mengerikan dari terbongkarnya kisah kekerasan seksual tersebut adalah ruang kejadian dan pelakunya; yaitu orang-orang yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku, dan peristiwa itu terjadi di dalam rumah dan ruang untuk menuntut ilmu,” kata Hazimatul Layyinah, Rabu (01/02/2023).

Yiyin, sapaan akrabnya menyebutkan dalil-dalil yang menyatakan bahwa perempuan adalah sumber fitnah, tubuhnya mengundang maksiat; sehingga harus ditutupi rapat-rapat. Hal tersebut digunakan sebagai alasan ketidakamanan perempuan, seolah terbantahkan dengan adanya kisah tersebut.

Dirinya menjelaskan, dengan dalil dalil demikian akan menyebabkan korban tidak memiliki keberanian untuk menyuarakan kasusnya. Hal tersebut akan berimbas pada susahnya penanganan terhadap kekerasan seksual itu. Oleh karenanya, LKPP PP IPPNU ingin membantu untuk menyatakan keberpihakan terhadap korban agar mendapat jalan keluar dengan segera.

“Harapannya Semakin banyak yang bersuara dan diketahui oleh publik, maka semakin cepat pula kasus kekerasan seksual dapat ditangani,” imbuhnya.

Menurutnya, cara pencegahan lain yang dapat dilakukan dalam ruang lingkup pesantren adalah pemberian pemahaman pendidikan tentang kekerasan seksual dan bullying, membentuk satgas anti kekerasan dan bullying dengan melibatkan santri, menyuarakan kampanye perlawanan anti kekerasan dan bullying di lingkungan pesantren. Membentuk pos pengaduan, dan para stakeholder terkait wali santri, psikolog, dan layanan kesehatan terlibat secara aktif dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual dan bullying.

LKPP PP IPPNU dalam programnya saat ini menyediakan konseling untuk para pelajar putri seluruh Indonesia, fokus edukasi terhadap kesehatan mental, kasus kekerasan seksual, juga kasus bullying. Selain itu juga turut mengisi konten konten dan kampanye mengenai kesehatan mental, kasus kekerasan seksual, juga kasus bullying. Hal ini dapat diakses melalui Instagramnya LKPP PP IPPNU yaitu @ruangpelajar.id

“Dengan adanya program ini, ketua Umum PP IPPNU Whasfi Velasufah berharap seluruh rekanita IPPNU dapat turut menyuarakan hal hal yang terjadi di wilayahnya, juga ruangpelajar.id juga dapat diakses dan dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai tempat bagi pelajar menyampaikan keluh kesah, sharing, dan memberikan informasi lainnya,”pungkasnya. (Md/red)

Berita Terkait

13 Ribu Anak Tak Sekolah di Sumenep, SERDADU Desak Pemkab Tak Berhenti pada Validasi Data
Polisi Selidiki Penemuan Jenazah Perempuan di Persawahan Gapura, Ditemukan Luka di Kepala dan Leher
Pemkot Malang Perkuat Edukasi Terkait LGBT, DPRD Dorong Pendidikan Karakter Berkelanjutan
BMKG: Cuaca Jawa Timur Didominasi Cerah, Waspadai Udara Kabur dan Gelombang Perairan Selatan
Satresnarkoba Polres Sumenep Ringkus Pengedar Sabu, Delapan Poket Disita
Pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi Capai 75 Persen, Ditarget Rampung Juni 2026
Rutan Sumenep Buka Akses Pendidikan Kesetaraan bagi Warga Binaan
Disdukcapil Sumenep Matangkan Penerapan Pemblokiran Layanan Publik bagi Mantan Suami yang Abaikan Nafkah

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 07:46 WIB

13 Ribu Anak Tak Sekolah di Sumenep, SERDADU Desak Pemkab Tak Berhenti pada Validasi Data

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:34 WIB

Pemkot Malang Perkuat Edukasi Terkait LGBT, DPRD Dorong Pendidikan Karakter Berkelanjutan

Rabu, 8 Juli 2026 - 08:54 WIB

BMKG: Cuaca Jawa Timur Didominasi Cerah, Waspadai Udara Kabur dan Gelombang Perairan Selatan

Selasa, 7 Juli 2026 - 11:08 WIB

Satresnarkoba Polres Sumenep Ringkus Pengedar Sabu, Delapan Poket Disita

Senin, 8 Juni 2026 - 14:39 WIB

Pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi Capai 75 Persen, Ditarget Rampung Juni 2026

Berita Terbaru